BEI Bakal Revisi Aturan agar Permudah Asing Beli Bursa Karbon RI

Ilustrasi Bursa Karbon. Foto: Borri_Studio/Shutterstock

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal merevisi peraturan yang berkaitan dengan pengguna jasa perdagangan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). Ini dilakukan BEI agar semakin banyak pengguna asing yang bertransaksi di IDX Carbon.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan revisi aturan bakal dikhususkan terkait proses on boarding dari para calon pengguna jasa.

"Oh ya kalau dari bursa yang akan kita lakukan adalah kita merevisi peraturan tentang pengguna jasa," ucap Jeffrey kepada wartawan, Selasa (22/4).

On boarding perdagangan bursa karbon merupakan proses pendaftaran dan persetujuan bagi calon pengguna jasa seperti perusahaan untuk bisa berpartisipasi dalam transaksi jual beli kredit karbon di bursa.

Proses on boarding yang bakal direvisi adalah persyaratan administrasi yang semakin disederhanakan, tetapi tak mengurangi kualitas dari Know Your Customer (KYC).

"Nantinya akan kita permudah dengan dokumen yang lebih sedikit dan tentunya tidak mengurangi kualitas dari KYC kita," imbuh Jeffrey.

BEI melaporkan transaksi perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) terus meningkat, sejak diluncurkan pada September 2023 lalu.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (9/4). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan tertanggal 26 September 2023 hingga 17 April 2025 nilai transaksi Bursa Karbon mencapai Rp 77,91 miliar dengan volume transaksi sebanyak 1.598.703 ton CO2 ekuivalen.

"Volume transaksi hampir mencapai 1,6 Juta ton CO2 ekuivalen dengan value transaksi hampir Rp 80 miliar," kata Iman di acara CarboNEX, Kantor BEI, Jakarta, Selasa (22/4).

Selain itu, Iman mengungkap total pengguna jasa terpantau meningkat. Di mana, pada awal pembukaan dari 16 partisipan menjadi 111 pengguna jasa per 17 April 2025, angka ini meningkat 587 persen.

Ada Pembelian Asing

Jeffrey mengungkapkan sudah ada yang melakukan pembelian Bursa Karbon Indonesia dari luar negeri. Perusahaan asing itu membeli unit karbon di IDX Carbon melalui perwakilannya di Tanah Air.

Tetapi, ada pula yang masih di tahap Goverment to Goverment (G2G).

Pembicaraan G2G itu berfungsi agar unit karbon dari Indonesia bisa diakui di negara yang bersangkutan. Di antaranya dengan Singapura dan Jepang.

Dilanjut Jeffrey, BEI menargetkan 150 pengguna jasa di perdagangan Bursa Karbon sampai akhir tahun 2025.