Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
BEI Usul Penghapusan Pajak Dividen untuk Genjot Investasi Saham
22 Februari 2017 14:08 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
ADVERTISEMENT

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana meluncurkan program Yuk Nabung Saham Junior, untuk mendorong anak-anak berinvestasi saham melalui rekening efek bersama dengan orang tua. BEI juga mengusulkan penghapusan pajak dividen bagi pemegang saham, sehingga akan lebih memacu literasi dan penetrasi pasar modal.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, strategi yang ditempuh BEI ini akan berjalan maksimal jika ada insentif yang diberikan kepada penabung saham, di antaranya penghapusan pajak untuk dividen.
"Misalnya ada penghapusan pajak untuk yang menabung maksimum Rp 5 juta (biasanya anak-anak)," jelas Tito di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (22/2).
Tito menilai, potensi rumah tangga untuk berinvesatsi di pasar modal sangat besar.
"Bayangin saja ada 64 juta rumah tangga di Indonesia. Jika Rp 1 juta saja ditabung untuk saham per satu rumah tangga, ada potensi dana Rp 60 triliun per tahun," tuturnya.

Menurutnya, dana yang mengalir ke pasar modal bisa dimanfaatkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, dan bisa lebih besar dan aman untuk pembangunan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang penghasilan masuk kategori penghasilan, pendapatan dividen masuk dalam ojek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Besaran PPh yang dikenakan 10 persen bersifat final.
Tito mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak hingga ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Tapi kita tunggu tax amnesty selesai Maret deh. Jangan dilihat dari pajak yang keluar, tapi bayangkan dananya bisa bangun infrastruktur, pajak dari situ lebih banyak," ucapnya.