Belajar dari Kasus Jiwasraya, Pemerintah Siapkan Lembaga Khusus

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara di acara Summit On Girls di Balai Kartini, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Pemerintah tengah menyiapkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk industri asuransi. Hal itu sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi untuk pembuatan LPP. Saat ini, pihaknya masih menyiapkan desain yang sesuai untuk LPP.

"Persiapannya, kami terus persiapan untuk mendesain yang namanya Lembaga Penjamin Polis asuransi tersebut," ujar Suahasil usai sumpah jabatan sebagai Anggota DK OJK ex officio Kemenkeu di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Shutter Stock

LPP tertuang dalam Pasal 53 UU Asuransi, yakni perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sehingga menurut Suahasil, pembentukan LPP ini perlu persetujuan DPR.

"Jadi UU itu juga merupakan satu pekerjaan rumah. Tentu kami tahu, kalau dia merupakan UU itu memerlukan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuannya," jelasnya.

Pembentukan LPP saat ini sebenarnya juga untuk mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan adanya LPP, diharapkan kejadian kasus gagal bayar di industri asuransi tak terjadi kembali.

"Memang diperlukan pengawasan yang kuat dan pengawasan yang harus bisa memberikan sinyal, sekarang memang ada lembaga pengawas internal, lalu laporan keuangan dilakukan proses audit, ya kita lihat proses internal," tambahnya.