Yang Diketahui Sejauh Ini soal Dugaan Korupsi di Asabri

Gedung PT ASABRI Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Dugaan korupsi di BUMN asuransi kembali mencuat. Belum usai skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kini muncul dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.

Mulanya, Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada dugaan kasus korupsi besar di Asabri pada Jumat (10/1). Tak tanggung-tanggung, dia menyebut nilai korupsinya di atas Rp 10 triliun. Dia bahkan berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus ini.

Isu panas itu kini bergulir. Publik menerka-nerka kebenaran dari kondisi Asabri. Berikut kumparan rangkum hal-hal yang diketahui terkait kasus Asabri hingga saat ini, Senin (13/1).

1. Janggalnya Laporan Keuangan Asabri 2016

Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perseroan, Asabri sempat melakukan restatement atau penyajian ulang laporan keuangan tahun 2016. Revisi tersebut membuat laba perusahaan turun drastis.

Sebelum restatement, laba bersih Asabri tahun 2016 tercatat Rp 537,62 miliar. Usai restatement, laba bersih perseroan anjlok menjadi Rp 116,46 miliar. Sementara laba bersih 2017 senilai Rp 943,81 miliar. Setelah 2017, Asabri belum melaporkan laporan keuangan ke publik.

Restatement Wajar?

Restatement juga sempat dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) karena adanya dugaan skandal laporan keuangan. Garuda Indonesia memasukkan piutang yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan.

Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (26/7), Garuda Indonesia mencatatkan rugi USD 175 juta atau sekitar Rp 2,432 triliun (kurs Rp 13.900) pada tahun 2018 setelah dilakukan restatement. Angka ini jauh berbeda dengan laporan keuangan yang telah dipublikasikan sebelumnya yang tercatat laba USD 809.846 atau setara Rp 11,5 miliar.

2. BPK Sebut Asabri Investasi di Saham Berisiko

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi mengatakan, Asabri memang terindikasi melakukan penempatan dana investasi di saham-saham berisiko tinggi dan tidak likuid. BPK pun meminta Asabri untuk melakukan penurunan nilai aset efek karena penurunan nilai investasi.

"Iya, Asabri harus lakukan impairment karena ada saham-saham yang berisiko dan tidak likuid," katanya kepada kumparan.

Gedung PT ASABRI Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Terkait saham tersebut, Achsanul tak mau menyebut investasi tersebut ditaruh di saham-saham berkualitas rendah seperti saham gorengan. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa likuiditas perseroan masih masuk kategori aman. Sebab, Asabri tercatat masih menerima premi tahunan Rp 1 triliun dari TNI dan Polri aktif.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa BPK telah melakukan audit di tubuh Asabri sejak 2016 lalu. "Nanti dipastikan saat (audit) investigasi saja," ucapnya.

3. Diduga Senasib dengan Jiwasraya, Direksi Asabri Dipanggil Erick Thohir

Direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT Asabri dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (10/1). Adapun pertemuan itu membahas tentang persoalan yang terjadi di BUMN bidang asuransi tersebut.

Berdasar pantauan kumparan, Erick Thohir mengadakan pembicaraan dengan pihak Asabri pada Jumat (10/1) sore hari hingga menjelang petang. Pada sekitar pukul 18.22 WIB, Direktur Keuangan dan Investasi Asabri, Rony Hanityo tampak keluar dari gedung BUMN.

Mengenakan setelan batik coklat rapi, ia melenggang sendiri. Ia mengamini baru saja ada obrolan dengan Erick. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Saya belum bisa ngomong, arahan pak Menteri," ujarnya di Kementerian BUMN.

4. Erick Thohir Tak Mau Asabri Bernasib seperti Jiwasraya

Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin Asabri bernasib seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meski demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai persoalan Asabri.

Asabri merupakan salah satu pemegang saham terbesar pada PT Pool Advista Finance Tbk (POLA), yang disebut-sebut sebagai salah satu saham 'gorengan' Jiwasraya.

Bahkan Erick Thohir pun tak ingin kasus Jiwasraya terjadi pada dana pensiun BUMN lainnya, seperti Pertamina atau BRI. Untuk itu, pihaknya akan menyatukan seluruh dana pensiun BUMN dalam satu ‘atap.’

Menurut dia, dana pensiun merupakan hak bagi setiap pesertanya. Jangan sampai, dana itu justru dimanfaatkan oknum tertentu seperti halnya dugaan kasus korupsi Jiwasraya.

“TNI, Polri, kalau sampai Asabri, mohon maaf saya enggak bisa komen detail, dijarah atau dirampok, TNI, Polri, yang sudah kerja puluhan tahun enggak ada kepastian,” jelasnya.