Belanja Pengadaan Barang & Jasa Dalam Negeri 2024 Capai Rp 1.428 T

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza. Foto: Kemenperin

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza melaporkan komitmen belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun ini mencapai Rp 1.428,25 triliun. Menurutnya, hal ini akan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).

“Nilai pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 585,69 triliun, serta komitmen dari BUMN sebesar Rp 842,56 triliun,” ujar Faisol dalam Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ite Begawe Fest 2024, Minggu (8/12).

Penggunaan produk dalam negeri tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mengamanatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 95 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk dalam negeri dan 40 persen di antaranya untuk menggunakan produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.

“Hal tersebut membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk IKM, selain pasar konvensional yang menjangkau masyarakat umum, juga menjangkau pasar pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Faisol menyebut, kenaikan belanja produk dalam negeri di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang dinamis, menunjukkan adanya sinyal positif bagi industri dalam negeri.

“Belum lagi ditambah dengan kemajuan perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut kita untuk bersikap proaktif mengantisipasi perkembangan yang terjadi,” jelasnya.

Industri pengolahan nonmigas pada kuartal III 2024 tumbuh positif sebesar 4,84 persen, dengan nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95 persen. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada kuartal III Tahun 2024 juga mencapai 17,18 persen, dan merupakan angka tertinggi di antara sektor ekonomi lain.

Selain itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas sampai dengan September 2024 mencapai USD 142,24 miliar atau berkontribusi sebesar 73,76 persen terhadap total ekspor nasional yang mencapai angka USD 192,85 miliar.

Sedangkan realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas periode kumulatif Januari-September 2024 berkontribusi sebesar Rp 515,7 triliun (40,9 persen) atau sedikit di bawah sektor infrastruktur dan jasa sebesar Rp 523,8 triliun (41,5 persen).

Optimisme pelaku usaha terhadap sektor industri yang ditunjukkan melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Oktober 2024 berada pada level ekspansif yaitu mencapai 52,75 poin. Poin tersebut naik dari capaian sebelumnya pada bulan September 2024 sebesar 52,48 poin.

“Berbagai indikator ekonomi makro positif tersebut menjadi suntikan motivasi bagi kita, melakukan segala daya upaya secara bersama-sama untuk mempertahankannya atau bahkan meningkatkan,” jelasnya.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza (tengah) dalam Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ite Begawe Fest 2024. Foto: Kemenperin

Selama empat tahun terakhir, pemerintah terus menggaungkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) demi mendongkrak peningkatan belanja produk dalam negeri. Sejak tahun 2023, pemerintah juga telah mensinergikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), agar gerakan belanja produk lokal selaras dengan promosi dan ajakan untuk berwisata di Indonesia.

Faisol mengungkapkan, Gernas BBI/BBWI memiliki beberapa target, di antaranya sebanyak 30 juta UMKM/IKM dapat bertransformasi masuk ke pasar digital, transaksi penjualan IKM yang menjadi target pembinaan bisa mencapai minimal Rp 50 miliar per daerah.

Dia menjelaskan, tahun ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan dukungan yang meliputi fasilitas dan pendampingan, seperti penguasaan teknologi e-business melalui Program e-Smart IKM, integrasi ke dalam e-katalog LKPP, edukasi dan konsultasi usaha, literasi digital, penyelenggaraan webinar, pendaftaran merek IKM, pendampingan sertifikasi TKDN-IK, desain serta pencetakan kemasan, hingga promosi dan publikasi melalui media sosial.

“Dapat saya sampaikan total penjualan 30 IKM BBI NTB 2024 baik secara online maupun offline selama periode pendampingan tercatat sebesar Rp 8,01 miliar. Dari angka tersebut, kami mencatat terdapat peningkatan rata-rata penjualan bulanan sebesar 168,54 persen jika dibandingkan dengan rata-rata penjualan dari 3 bulan sebelum dimulainya pendampingan,” ucap Wamenperin.

Jika ditilik lebih dalam, persentase kenaikan rata-rata penjualan secara online dari 30 IKM tersebut mencapai 375,37 persen. Wamenperin menilai, hal tersebut mengindikasikan bahwa dukungan teknologi dalam pemasaran produk IKM secara digital terbukti dapat memperluas akses pasar para pelaku IKM, yang berdampak signifikan terhadap nilai penjualannya.