Belum Ada Duitnya di APBN, Pembangunan IKN Nusantara Belum Dimulai Tahun Ini

24 Januari 2022 15:10 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
zoom-in-whitePerbesar
Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kementerian PUPR memberi sinyal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum bisa dimulai tahun 2022. Ini disampaikan Juru Bicara PUPR Endra S. Atmawidjaja.
ADVERTISEMENT
Menurut Endra, selain belum adanya anggaran negara yang dialokasikan, pembangunan juga masih menunggu sudah ditunjuknya Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
“Belum (mulai), anggarannya aja belum ada,” jelas Endra.
Endra menjelaskan, seluruh kegiatan di IKN Nusantara yang tengah dilakukan PUPR saat ini, sifatnya adalah program reguler yang memang sudah ada sebelum rencana IKN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani di titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: Instagram/@smindrawati
Dia mencontohkan Bendungan Sepaku Semoy sebagai proyek yang sudah masuk anggaran tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kegiatan pembangunan di Pulau Balang.
“Saya kira kalau yang betul-betul IKN kan kita belum. Kita harus lapor DPR dulu nanti, Satgasnya juga belum, otoritanya kan belum ditunjuk,” pungkas Endra.
Terkait apakah infrastruktur dasar bisa dimulai tahun ini atau tidak, menurut Endra sepenuhnya menunggu arahan Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
“Yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN. Jadi memang belum ada program kita,” tuturnya.
Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
Adapun kegiatan yang sudah berjalan dan rampung saat ini, kata Endra, adalah tahap perencanaan. Sementara pembangunan akan menunggu rapat kabinet membahas alokasi anggaran.
Perencanaan kawasan yang sudah matang, lanjutnya, yakni kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6 ribu hektar.
“Kalau perencanaan itu kan nyiapin feasibility study sampai DID itu kan sudah. Artinya infrastruktur fasilitas sosial, pemerintahan yang memang krusial. Ada istana di situ, ada masjid itu sudah ada desainnya,” tutur Endra.