Belum Ada Negara Lakukan B50, RI Tancap Gas Mandatori B60 pada 2027
PerbesarKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis mandatori campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak sawit dengan Solar atau biodiesel dengan kadar 60 persen (B60) bakal diterapkan tahun 2027.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pelaksanaan B60 tergantung pada tambahan produktivitas pasokan CPO di hulu, kendati sudah diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk dilaksanakan mulai tahun depan, naik dari kadar yang saat ini berlaku di 50 persen.
"Bapak Presiden waktu kita meluncurkan B50 beliau sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60. Berarti kalau ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya ini kita juga harus konsolidasikan bagaimana di hulu ketersediaan CPO-nya mencukupi, ya berarti ini juga ada tambahan penanaman atau peningkatan produktivitas di hulunya," katanya saat EBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa Indonesia menjadi pionir dalam implementasi B50 di seluruh dunia.
"Tidak ada di dunia yang mencapai 50 persen dari campuran ini. Kalau kita bandingkan ya Malaysia itu baru saja mengumumkan B20, sebelumnya B15. Lalu di Eropa itu 7 persen FAME yang dipakai. Kita lihat di beberapa negara lain 10 persen rata-rata. Nah ini menunjukkan bahwa kita menjadi pioner dan sekarang menjadi rujukan, belum ada scientific proof," jelasnya.
Ditemui usai acara, Eniya menuturkan bahwa berdasarkan pengawasan dalam dua bulan ke belakang, capaian realisasi B50 rata-rata oleh seluruh badan usaha mencapai 80 persen, dan diharapkan dapat tersalurkan sepenuhnya pada bulan ini.
Sementara untuk menuju mandatori B60, Eniya menegaskan bahwa para peneliti di dalam negeri tengah mengkaji pelaksanaan B50, dan spesifikasi terbaik untuk B60 apakah seluruh campurannya dari FAME atau bisa ditambah Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
"Harga dari HVO itu sendiri 1,5 sampai 2 kalinya FAME. Nah ini yang kalau ditambah 10 persen dari HVO, itu sangat bagus. Jadi sebetulnya uji-uji sekarang baru mulai, peneliti mulai giat lagi nih, begitu tahu kalau B50 diterapkan," jelas Eniya.
Eniya menambahkan, kapasitas terpasang produksi biodiesel di Indonesia mencapai 22 juta kiloliter, sangat cukup untuk menopang kebijakan B50. Hanya saja, ke depannya, dia berharap dapat meningkat apalagi di tengah fenomena El Nino yang mengancam produktivitas kelapa sawit.
"Sekarang pun saya sedang minta BPDP untuk kajian, ini selesai di Desember. Nah, nanti kita hitung. Tapi untuk keberlanjutannya seperti apa, untuk masuk ke argumen B60 berapa tambah berapa, ini saya harus konsultasi ke periset nih yang melakukan," tandasnya.
Sebelumnya, Eniya mengajak akademisi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga berbagai universitas untuk terlibat aktif dalam riset tersebut. Penelitian ini diperlukan agar formulasi keekonomian B60, khususnya untuk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), bisa lebih murah dan efisien.
"Itu perlu riset. Nanti saya kembali menjadi periset. Saya harap periset-periset dari ITB, BRIN, IPB, semua bisa bergabung menjadi satu untuk mencari solusi HVO yang murah. Kalau solusi sebenarnya seperti itu," ujar Eniya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurutnya, proses menuju B50 masih harus menemukan formulasi yang tepat melalui riset berkelanjutan. Jika opsi B60 dilakukan dengan menambahkan 10% HVO, secara keekonomian harganya masih jauh lebih tinggi dibanding B50 yang saat ini menggunakan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit.