Belum Ada Pembangunan, Anggaran Ibu Kota Baru di 2022 Hanya untuk Koordinasi

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Bappenas telah menyiapkan anggaran pemindahan ibu kota baru dalam pagu belanja barang yang mencapai Rp 930,16 miliar di tahun depan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga belum secara spesifik menyebutkan anggaran pemindahan ibu kota di 2022.

Namun berdasarkan bahan paparan Suharso, rencana pemindahan ibu kota negara di tahun depan hanya akan berfokus untuk koordinasi pelaksanaan. Artinya, pemerintah belum melakukan pembangunan di ibu kota negara tersebut pada tahun depan.

"Untuk belanja barang sebesar 67,6 persen atau Rp 930,16 miliar, termasuk untuk penyusunan RKP 2023, RPJMN 2025-2045, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara, hingga satu data Indonesia," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (9/6).

Rencana pemindahan ibu kota juga dipertanyakan oleh sejumlah anggota Komisi XI DPR RI. Salah satunya Putri Anetta Komarudin, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar.

Dalam rapat itu, Putri mempertanyakan kepada Suharso mengenai kajian ibu kota negara yang selama ini dilakukan Bappenas. Sebab menurutnya, hasil kajian itu juga tak pernah dibuka ke publik.

"Sepanjang 2020 Bappenas telah melakukan studi, masterplan ibu kota negara, superhub transportasi dan kajian hukum, bisa disampaikan kepada kami pak hasilnya seperti apa? Atas hasil kajian tersebut, bagaimana keberlanjutannya?,

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala Bappenas di Gedung DPR. Foto: Eny Immanuella Gloria

Tak hanya itu, Putri juga menanyakan mengapa di tahun depan anggaran ibu kota negara hanya difokuskan untuk membangun komunikasi publik.

"Mengapa 2022 yang didorong hanya untuk sekretaris dan operasional komunikasi publik ibu kota negara, pak?" jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan anggaran pembangunan ibu kota negara akan masuk dalam APBN 2022. Dia menilai ibu kota baru tersebut memiliki peran penting bagi Indonesia, salah satunya pemerataan pembangunan.

“Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (31/5).

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pembangunan ibu kota negara juga harus mempertimbangkan kemampuan dari keuangan negara. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,” jelasnya.