Belum Hilirisasi, RI Terpaksa Ekspor Bauksit dan Malah Impor Alumina
·waktu baca 2 menit

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengaku selama ini Indonesia terpaksa melakukan ekspor bauksit yang merupakan raw material untuk memproduksi alumina.
Ekspor bahan baku mentah yang belum diolah ini akibat belum adanya program hilirisasi. Usai bauksit diekspor, Indonesia malah mengimpor alumina untuk memasok kebutuhan pabrik milik PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memproduksi alumunium di Sumatera Utara.
"Produk-produk aluminium yang kita butuhkan. Supply chain-nya sejauh ini masih harus lewat ke luar negeri," kata dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9).
Untuk mengurangi ketergantungan impor alumina, pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi di sektor tambang. Oleh karena itu pada 11 Juni 2023, pemerintah sepakat untuk melarang ekspor ore bauksit.
Kebijakan ini membuat investasi industri alumunium di dalam negeri makin berkembang. Investasi berupa pembangunan pabrik alumina ini untuk menekan ketergantungan impor yang memperbesar defisit APBN setiap tahunnya.
Melalui perusahaan BUMN, PT Mining Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID telah menyelesaikan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Pabrik itu telah diresmikan Presiden Jokowi hari ini, Rabu (24/9). SGAR yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, dioperasikan oleh join antara dua BUMN, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. Dijalankan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), anak usaha Inalum.
Tedi melanjutkan keberadaan pabrik alumina ini bakal membuat APBN tak lagi tergerus oleh mata uang asing alias defisit. Selain itu, Indonesia akan menjadi bagian dari rantai pasok industri alumunium.
"Ini salah satu dari hilirisasi, program hilirisasi yang terus digalakkan oleh pemerintah," katanya.
