Benarkah Harga Minyak Goreng Bakal Turun Setelah Ekspor CPO Cs Dilarang?

Seorang wanita membawa jerigen selepas membeli minyak goreng curah di salah satu distributor di Desa Mlati Lor, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2022). Foto: Yusuf Nugroho/ANTARA FOTO

Pemerintah telah mengambil kebijakan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya termasuk CPO. Kebijakan ini bersifat sementara dengan tujuan agar pasokan minyak goreng mencukupi dan harganya kembali mulai terjangkau.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan bahwa kebijakan ini kurang rasional, dia melihat pada berbagai dampak negatif yang disebabkan. Oleh sebab itu kebijakan ini menurutnya tidak akan banyak mengubah situasi.

"Kebijakan ini tidak akan mengubah banyak kondisi. Pasokan pasti berlimpah tapi tidak berarti murah. Saya memperkirakan penurunan harga tidak akan sangat tajam. Minyak goreng akan tetap mahal," ujar Piter kepada kumparan, Kamis (28/4).

Senada dengan Piter, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus, menilai larangan CPO dan produk turunannya itu tak semerta-merta dapat menekan harga minyak goreng.

Justru dia melihat efeknya ini bisa sampai kepada berkurangnya pasokan tandan buah segar (TBS) di sektor hulu.

Warga membawa jerigen untuk membeli minyak goreng curah di salah satu distributor di Desa Mlati Lor, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2022). Foto: Yusuf Nugroho/ANTARA FOTO

"Pelarangan yang diperluas menjadi moratorium ekspor CPO akan berdampak ke sisi hulu, permintaan TBS menjadi turun, harga di tingkat petani anjlok, petani dikhawatirkan enggan menanam/memproduksi TBS," kata dia.

Sementara, Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet juga menilai bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut walau secara teoritis dengan bahan baku melimpah dapat menekan harga minyak goreng, namun ada aspek lain yang juga menentukan agar harga minyak goreng bisa benar-benar turun.

"Menurut saya memang kuncinya adalah memastikan aliran distribusi dari penyaluran bahan baku menjadi penting. Di samping itu menurut saya juga perlu dilakukan evaluasi berkala untuk melihat bottleneck dari pelaksanaan kebijakan ini," kata Yusuf.