Berantas Pungli, Menhub Akan Digitalisasi Jembatan Timbang

Menhub Budi menilik cara kerja jembatan timbang. (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng PT Surveyor Indonesia (Persero) menerapkan jembatan timbang berbasis teknologi. Di jalan-jalan besar yang ramai lalu lalang kendaraan seperti kontainer besar, jembatan timbang berbasis teknologi digital akan diterapkan agar sehingga dapat menghindari praktik nakal antara oknum petugas dan sopir truk untuk meloloskan kendaraan dengan bobot maksimal di atas ketentuan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan BUMN bidang jasa, survei dan konsultan ini nantinya akan terlibat dalam hal pengadaan teknologi informasi dan mengelola jembatan timbang.

"Yang harus dilakukan memang dengan cara-cara baru, diantaranya cara digital. IT harus hadir di sana sehingga sistem monitoring, cara pemeriksaan, tidak lagi manual menggunakan mata manusia. Oleh karenanya ini jadi kesempatan bagi Surveyor Indonesia," kata Budi saat ditemui di Gedung Surveyor Indonesia, Jakarta, Jumat (19/10).

Dia mengungkapkan, operasional jembatan timbang masih menggunakan cara manual yang berpotensi memicu fraud atau penipuan dari petugas yang bekerja.

Jembatan timbang Balonggandu. (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Karena itu, Budi menegaskan bahwa digitalisasi jembatan timbang bakal menjadi solusi atas fraud yang kerap terjadi di fasilitas pemerintah tersebut. Dengan begitu, fraud bisa langsung terekam di dalam teknologi yang digunakan.

"Secara jujur saya sampaikan apabila itu disampaikan secara manual seperti sekarang yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan kekecewaan kita terhadap timbangan itu. Jadi kalau ada fraud langsung terekam di atas, di pusat dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu bagi mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji," jelasnya.

Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M Noer mengatakan pihaknya sudah siap dalam kerja sama ini. Sebagai lembaga independen, perusahaan memastikan bahwa jembatan timbang itu bisa berjalan sesuai ketentuan berlaku.

"Di samping pihak independen juga aspek digitalisasi itu sehingga tidak bisa diubah oleh manual. Kita sudah masuk beberapa titik, artinya sudah menang tender dan tinggal masuk serta siap terutama di Jawa," jelasnya.