Berapa Uang Ganti Rugi 2.086 Hektare Lahan di IKN?

Warga berjalan dan berfoto di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (18/8/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Pemerintah sudah menyiapkan ganti rugi berupa uang kerohiman untuk masyarakat terdampak pembebasan lahan di IKN yang masih bermasalah seluas 2.086 hektare (ha).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan uang ganti rugi untuk masyarakat terdampak akan disalurkan melalui Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) sebesar Rp 140 miliar.

"Ada beberapa surat yang minta langsung dibayar (tunai). Ada 3 surat saya lupa, kalau duit. Kita siapkan Rp 140 miliar di PU (PUPR) untuk membayar itu nanti," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8).

Solusi atas pembebasan lahan bermasalah kepada warga yang bermukim di lahan 2.086 hektare tersebut menggunakan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024.

Dalam beleid tersebut, besaran penggantian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, dan/atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Basuki menuturkan, lahan seluas 2.086 hektare tersebut mencakup proyek jalan tol, pengendalian banjir di Sepaku, dan pembangunan Masjid Negara IKN. Meski tidak menjelaskan dengan rinci, Basuki memastikan sosialisasi ganti rugi akan dilakukan tim terpadu (timdu).

"Timnya sudah saya bentuk 2 minggu lalu, sekarang mereka tinggal kerja proses negosiasi di lapangan. Kalau perpres langsung dibayar," tandasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpidato saat menyerahkan surat rekomendasi untuk calon pemimpin daerah di Aula Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jakarta (23/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di IKN masih terus diupayakan agar segera tuntas.

AHY menyebut Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," ujar AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (6/8).

AHY mengatakan dalam menyelesaikan masalah tanah itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

"Yang jelas, ya memang tidak bisa semuanya segera dituntaskan, karena memang kita harus terus berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Ini yang juga terus menjadi perhatian kita. Saya tahu ini sudah sekian lama, tapi ya memang kita tidak bisa hanya asal gusur, geser dan lain sebagainya tanpa ada kesepakatan yang baik," ujar AHY.