Beredar Kabar Sri Mulyani Kecewa Belanja Senjata Prabowo Naik, Stafsus Membantah

Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Beredar poster di media sosial yang menggambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa banyak anggaran negara digunakan untuk membiayai kepentingan kampanye Prabowo Subianto, termasuk naiknya belanja pembelian alutsista atau senjata dari Kementerian Pertahanan.

Juru Bicara Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia menjelaskan Sri Mulyani justru menyebut naiknya anggaran belanja senjata Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar. Sebab, tingginya potensi ancaman dan dinamika politik luar negeri.

"Menkeu mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik luar negeri. Sri Mulyani tidak menyebutkan adanya kekecewaan," kata Prastowo dalam akun X @prastow, Jumat (5/1).

Dalam akun X pribadinya, Prastowo juga menjelaskan tentang tudingan belanja senjata dilakukan oleh PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diisi oleh kroni calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dia menegaskan, Sri Mulyani tidak pernah mengatakan hal tersebut.

"Hal ini diutarakan oleh Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), bukan Sri Mulyani. Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan telah ada surat penunjukan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan Alutsista," ungkap Prastowo.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Prastowo melanjutkan, naiknya anggaran belanja senjata Kementerian Pertahanan tidak mengakibatkan terkurasnya dana untuk membayar gaji ASN pemerintah daerah

Sri Mulyani sudah menggelontorkan anggaran senilai Rp 260,9 triliun untuk membayar gaji pegawai di 2023. Angka itu tumbuh 1,2 persen dibandingkan tahun 2022.

“Untuk pegawai tahun 2023 kita membelanjakan Rp 260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan 1,2 persen tumbuhnya tipis,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (2/1).

Secara rinci, pembayaran gaji dan tunjangan di 2023 senilai Rp 173,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen. Sementara, untuk tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur dan lain-lain mencapai Rp 87,1 triliun atau naik 0,8 persen.

Sebelumnya, Prabowo meminta anggaran Kemhan dinaikkan dari USD 20,75 miliar menjadi USD 25 miliar alias ada tambahan USD 5 miliar atau setara Rp 61,58 triliun, secara tiba-tiba. Dana ini merupakan total dari periode 2020-2024.

"Banyak prioritas, kita perlu pesawat angkut, kita perlu (pesawat) refueling (pengisian bahan bakar) di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya," kata Prabowo dikutip dari Antara, Jumat (1/12).

Prabowo mengatakan untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap tempur menjaga kedaulatan dan batas-batas wilayah negara dari ancaman asing, penting untuk adanya anggaran pertahanan yang memadai.

Menurutnya, tidak ada yang dapat memastikan situasi damai, yang saat ini dinikmati, langgeng. Hal itu dikarenakan suatu saat konflik dapat pecah, sehingga negara perlu punya pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah dan rakyatnya.

"Dalam masalah pertahanan, yang paling penting adalah kesiapan, readiness. Kesiapan ini juga masalah tentang (penanggulangan) bencana dan sebagainya, ya kita siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu, baru kita bergerak mencari alat. Tidak bisa itu," ujar Prabowo.