Berita Populer: Cadangan Devisa RI Turun; Sri Mulyani Minta Dana Desa Diawasi

9 Juni 2021 6:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Cadangan devisa Indonesia tercatat turun. Penurunan ini disinyalir karena pemerintah membayar utang luar negeri.
ADVERTISEMENT
Kabar tersebut jadi salah satu berita populer ekonomi bisnis, Selasa (8/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani minta dana desa diawasi, turut masuk dalam deretan berita yang ramai dibaca. Berikut rangkumannya:

Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD 136,4 miliar

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar USD 136,4 miliar. Nilai tersebut menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2021 sebesar USD 138,8 miliar.
Selisih angka tersebut setara pembiayaan impor 9,5 bulan atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri.
Adapun selama kuartal I 2021, utang luar negeri pemerintah mencapai USD 203,4 miliar atau lebih rendah 1,4 persen dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV 2020. Namun, utang luar negeri pemerintah hingga per Maret 2021 tumbuh 12,4 persen jika dibandingkan Maret 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyampaian SPT elektronik di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sri Mulyani Minta Dana Desa Diawasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat turut memahami dan mengawasi dana Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, TKDD memiliki peranan penting bagi masyarakat di daerah.
ADVERTISEMENT
"Ini enggak gampang untuk bener-bener mengajak seluruh masyarakat tahu dan TKDD itu sebenarnya penting banget," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6).
Adapun dalam APBN 2021, anggaran Transfer Keuangan dan Dana Desa mencapai Rp 795 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.