Berita Populer: Refly Harun Dicopot hingga Tender Proyek Ibu Kota Baru

Refly Harun Foto: Marcia Audita/kumparan

Perombakan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi kabar yang banyak dibaca di kanal bisnis sepanjang hari Senin (20/4).

Nama yang santer mendapat sorotan dalam perombakan tersebut adalah pencopotan Komisaris Utama Refly Harun. Respons Refly atas pencopotan tersebut juga tidak kalah menarik.

Selain berita perombakan perusahaan pelat merah tersebut, kabar mengenai ibu kota negara juga menyita perhatian. Di tengah serangan virus corona yang masih berlangsung, pemerintah memilih melanjutkan tender proyek tersebut.

Berikut ini selengkapnya berita populer kumparanBisnis pada Senin (20/4).

Copot Refly Harun, Erick Angkat Komisaris Baru Pelindo I

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I (Persero). Erick mencopot Refly Harun, yang selama ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara, dari jabatan komisaris utama.

Selain Refly, beberapa orang dari jabatan komisaris diganti. Seluruhnya ada 5 orang komisaris baru di BUMN pengelola pelabuhan di sebagian wilayah Sumatera itu.

Pengangkatan 5 orang sebagai komisaris baru Pelindo I dilakukan Erick dalam rapat video conference dengan jajaran komisaris baru Pelindo I, Senin (20/4) pukul 13.30 WIB.

Lima orang yang diangkat sebagai komisaris baru adalah:

- Laksdya TNI Achmad Djamaluddin: Komisaris Utama - Irjen Pol Arman Depari: Komisaris - Herbert Timbo Parluhutan Siahaan: Komisaris Independen - Ahmad Perwira Mulia: Komisaris Independen - Irma Suryani Chaniago: Komisaris Independen

Pengangkatan lima orang sebagai komisaris baru Pelindo Iini berdasarkan SK Menteri BUMN bernomor 123/MBU/04/2020 tertanggal 20 April 2020.

Dengan pengangkatan 5 komisaris baru ini, maka saat ini Pelindo I memiliki 6 komisaris. Selain lima orang di atas, ada seorang komisaris lama yang masih dipertahankan, yaitu Winata Supriatna.

Sementara anggota dewan komisaris lama yang diberhentikan adalah:

- Refly Harun: Komisaris Utama - Bambang Setyo Wahyudi: Komisaris - Heryadi: Komisaris - Lukita Dinarsyah Tuwa: Komisaris

Refly Harun: Saya Sudah Kritik Pemerintah Sejak 2017

Selama ini, Refly Harun juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Ia dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Ditanya kemungkinan pencopotan ini terkait sikap tersebut, Refly tak membenarkan dan tak juga membantah.

“Hahaha... saya sudah mengkritik pemerintah sejak 2017. Tinggal waktunya saja memang pasti dicopot,” katanya kepada kumparan, Senin (20/4).

Dia pun menyodorkan artikel opini yang ditulisnya pada 24 Oktober 2017, berjudul ‘Memimpin Penegakan Hukum’ yang dimuat Harian Kompas. Dalam artikel itu, Refly mengibaratkan Presiden Jokowi sebagai mahasiswa yang harus mengambil tiga mata kuliah wajib sekaligus. Yakni ekonomi, politik, dan hukum.

Refly Harun pada acara Focus Group Discussion (FGD) Konstitusi di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (13/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurutnya, Jokowi sangat antusias di bidang ekonomi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Demikian juga di politik. Meski tak seantusias di ekonomi, namun Jokowi mampu mengonsolidasikan kekuasaan. Tapi di bidang penegakan hukum, imajinasi dan passion Jokowi tidak terlihat.

“Saya kan ingin membuktikan, bahwa dapat jabatan tetap kritis. Dan ketika kritis bukan karena pingin mengharapkan jabatan. Hahaha...,” imbuh Refly Harun.

Apalagi menurutnya, di mana-mana tidak ada pemerintah yang sepenuhnya benar. “Kalau kita merasa salah ya dikritik. Kalau benar ya dibenarkan.”

Kalau pun akhirnya dia dicopot juga dari jabatan komisaris di BUMN, dia mengaku tak ada penyesalan. Saat ditanya, apakah sebelum pencopotannya dia dihubungi Menteri BUMN Erick Thohir, Refly menjawab, “Seumur hidup belum pernah saya ketemu dengan Erik Tohir.”

Di Tengah Corona, Pemerintah Tender Proyek Ibu Kota Baru Rp 85 Miliar

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tampaknya masih akan terus berlanjut, kendati saat ini pemerintah tengah disibukkan oleh penanganan virus corona atau COVID-19.

Penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN atau master plan ibu kota baru itu, kini telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP). Dalam website tersebut, terlihat tender paket ibu kota baru ini didaftarkan tanggal 24 Maret 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Adapun nilai tender atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tertera di sana, mencapai Rp 85 miliar.

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Emin Adhy Muhaemin, membenarkan paket tersebut atas nama Bappenas. Bappenas memasang tender terbuka pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE.

"Bahasa terangnya adalah numpang pengadaan. Tapi seluruh proses, jadwal, metode yang dipilih (penunjukan langsung/seleksi) dan persyaratan ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dari Bappenas," jelas Emin kepada kumparan, Senin (20/4).

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Atas dasar itu, Emin menyatakan terkait metode dan waktu akan dimulainya proses pengadaan, merupakan kewenangan Bappenas untuk menjawabnya.

"Jadi kalau mau lebih detailnya kapan proses pengadaan mau dilakukan, yang tahu persis ya Bappenas. Kenapa pilih metode penunjukan langsung bukan seleksi, teman-teman Bappenas yang kompeten menjawab," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman juga telah menyatakan bakal ada pertimbangan dari pemerintah untuk menunda rencana pembangunan proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengatakan belum ada rapat pemerintah mengenai kelanjutan proyek tersebut. Namun, ia memastikan proyek tersebut tidak ada kemungkinan untuk dibatalkan.

kumparan sudah mencoba mengkonfirmasi terkait lelang paket ibu kota baru kepada Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, namun belum mendapat jawaban.