Berkat Susi, Sekarang Nelayan Merauke Tangkap Kakap di Pinggir Pantai

Kunjungan kerja KKP ke Merauke, Papua. (Foto: KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan))

Dalam kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Merauke, Papua, Jumat (2/2), nelayan berharap Menteri KKP Susi Pudjiastuti dapat menyempatkan diri berkunjung ke Provinsi di ujung timur Indonesia tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Fransiscus X. Mote. Mote juga berharap, agar dukungan pusat semakin bertambah bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Papua.

"Nelayan Papua sebanyak 94 ribu dan 11 ribu di antaranya berada di Merauke. Mereka harus kita tingkatkan kesejahteraannya. Kami dan para nelayan juga sangat berharap Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan dapat berkunjung ke tanah Papua melihat kami dan sektor perikanan di sini,” ujar Mote.

Kunjungan kerja yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan (PP) Merauke itu dihadiri oleh Direktur Pelabuhan Perikanan (PP) Direktorat Jenderal KKP Frits Penehas Lessnusa, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Sunaryo, serta anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah.

Dalam kesempatan yang sama, Mote mengapresiasi bantuan pemerintah pusat dalam membangun PP Merauke. Ia pun meminta bantuan serupa dikucurkan untuk membangun PP Hamadi di Jayapura. Selain infrastruktur pelabuhan perikanan serta sarana penangkapan ikan, Mote juga meminta bantuan kapal pengawas dari KKP untuk bersinergi dengan penegak hukum lainnya di laut baik itu TNI AL mapun Polair.

Kunjungan kerja KKP ke Merauke, Papua. (Foto: KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan))

“Tahun 2020 Papua dipercaya menjadi tuan rumah PON. Menjelang 2020 itu kami akan terus genjot sektor kelautan dan perikanan. Harapannya seluruh atlet dan peserta yang hadir pada PON 2020 akan dipasok makanannya berupa ikan asli tangkapan nelayan Papua,” tegas Mute.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Sunaryo, menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti khususnya dalam mengusir kapal-kapal asing memiliki dampak yang signifikan yakni Sumber daya ikan yang kini melimpah. “Kini di bibir pantai nelayan bisa menangkap kakap dan gulama, dulu tak pernah ada. Luar biasa,” terangnya.

Sunaryo berharap melimpahnya sumber daya ikan benar-benar bisa ditindaklanjuti melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan penuh legislatif untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di Papua.

“Harus jelas pusat berbuat apa, provinsi dan kabupaten berbuat apa. Infrastuktur yang dibuat pusat juga harus memberikan kontribusi bagi masyarakat Papua dan pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Kunjungan kerja KKP ke Merauke kali ini di samping berdialog dengan nelayan, rombongan juga menyampaikan beragam bantuan untuk nelayan Papua, antara lain alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 73 paket, kapal perikanan sebanyak 42 unit, premi asuransi yang dibagikan ke 8.928 nelayan, serta fasilitasi permodalan usaha penangkapan bekerja sama dengan BRI untuk 180 nelayan dengan nilai kredit sebesar Rp 14,87 miliar. Rombongan juga meninjau pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang tahun 2017 lalu ditambah fasilitasnya dengan anggaran sebesar Rp 41,508 miliar.

Kunjungan kerja KKP ke Merauke, Papua. (Foto: KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan))

Selain itu, Anggota DPR RI Sulaeman L. Hamzah menilai potensi perikanan tangkap di Provinsi Papua ibarat bidadari yang masih tertidur. Ia membutuhkan sentuhan lebih agar potensi itu mewujud lebih nyata menjadi andalan kehidupan masyarakatnya. Tak hanya mayarakat Papua, bahkan perikanan tangkap dari perairan Papua bisa menjadi salah satu soko guru perekonomian nasional, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KKP yang terus berupaya meningkatkan usaha perikanan tangkap di Papua. Anggaran KKP memang relatif kecil, tahun 2018 hanya Rp 7,28 triliun, tetapi telah mampu membuat program-program yang sangat berguna bagi nelayan,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat asal Papua tersebut.

Dirinya meminta KKP, bersama Komisi IV DPR RI untuk makin meningkatkan bantuan dan pembangunan bagi masyarakat Papua, terlebih di daerah yang masih terisolasi, misalnya Asmat.

"Ini butuh perhatian khusus. Yang juga tak kalah penting bagi kita adalah perhatian kepada orang asli Papua yang telah dilindungi oleh otonomi khusus. Tugas kita bersama, KKP, Komisi IV, dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian nelayan Papua,” pungkas Sulaeman.

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti tiba di Natuna. (Foto: Ahmad Romadoni/kumparan)