Bertemu Bank Dunia, Jokowi Pastikan Subsidi RI Tepat Sasaran

Presiden Jokowi berpidato dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Istana Negara, 22 Mei 2024 Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Managing Director of Operations World Bank atau Bank Dunia, Anna Bjerde, di Istana Negara, Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyatakan komitmen pemerintah memastikan subsidi BBM tepat sasaran di tahun ini. Adapun Bank Dunia sempat mengkritik kebijakan subsidi BBM RI.

Airlangga mengatakan, Bank Dunia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih stabil di atas 5 persen dan tingkat inflasi yang terjaga di level 2,8 persen.

Airlangga juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2024 sebesar 2,6 persen sampai 2,7 persen. Kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah 5 persen atau sekitar 4,8 persen.

"Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5 persen," ungkapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jumat (14/6). Foto: Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Bank Dunia menyebut program subsidi BBM tidak lebih efektif menurunkan angka kemiskinan dari bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," demikian tertulis dalam laporan World Bank dikutip di Jakarta, Selasa (9/5).

Bank Dunia juga melihat program bansos dapat mengurangi dampak buruk pengangguran hingga kesehatan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah. Meski begitu, program tersebut diberikan pemerintah hanya menyasar pekerja formal saja.

"Diperlukan adanya sistem bantuan sosial uang lebih responsif dan perluasan cakupan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal," terang Bank Dunia.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengkritisi program subsidi energi BBM yang disebut tidak efektif dan terlalu mahal. Sehingga membebani keuangan Indonesia. Bahkan, subsidi BBM disebut tidak tepat sasaran.

"Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Program subsidi BBM hanya mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,4 poin persentase," ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia mencatat, sepanjang 2022 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 16 persen dari total penduduk. Dengan asumsi pendapatan di bawah USD 1,90 per hari atau setara dengan Rp 28.032 (Kurs Rp 14.754).

"Bank Dunia menyarankan untuk menghapus subsidi energi dan pertanian. Untuk dapat meningkatkan sumber daya fiskal lebih lanjut," pungkasnya.