BGN Butuh Anggaran sampai Rp 116,6 T untuk Target 82,9 Juta Penerima MBG 2025

Murid menikmati paket makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Senin (13/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditarget mencapai 82,9 juta orang pada November atau Desember 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap dengan target tersebut, butuh anggaran hingga Rp 116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional di Gedung DPR RI pada Selasa (6/5).

Untuk serapan anggaran BGN per April 2025, dari total pagu Rp 71 triliun, baru terealisasi Rp 2.386.662.096.472. Menurut Dadan, hal ini terjadi karena serapan anggaran belanja pegawai masih rendah. Dadan mengungkap struktural BGN juga belum menerima gaji.

“Jadi baru kurang lebih 3,36 persen (serapan keseluruhan), terkait dengan pegawai baru 0,41 persen perlu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji, jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah,” kata Dadan.

Dari total pagu Rp 3.525.300.863.000 untuk belanja pegawai BGN, serapan baru berada di angka Rp 386.873.982 atau baru terserap 0,01 persen. Dana tersebut baru digunakan untuk sarjana penggerak sampai akuntan.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujarnya.

Sementara untuk belanja barang, sudah terserap Rp 2.386.275.222.490 dari total pagu Rp 57.358.168.480.000. Sementara itu belanja modal yang tertera dalam pagu sebesar Rp 10.116.530.657.000 serapannya masih 0 persen.

Ke depan, Dadan menargetkan anggaran BGN bisa terserap Rp 4,7 triliun pada Juni, kemudian Rp 16 triliun Juli, Agustus Rp 28 triliun, September Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116,6 triliun

Serapan ini diproyeksikan Dadan bukan hanya dari pagu anggaran yang ada sebesar Rp 71 triliun.

“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang Rp 71 triliun yang sudah disetujui tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan kecepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta orang (Per November-Desember),” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengungkap anggaran yang akan dialokasikan untuk MBG tahun 2026 adalah sebesar Rp 268 triliun pada tahun 2026.

Anggaran tersebut mengalami kenaikan 56,72 persen dibandingkan alokasi tahun ini yang sebesar Rp 171 triliun, yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.

Rofyanto menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam paparannya, program ini diharapkan berkontribusi sebesar 1,03 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2026 dan menciptakan lebih dari 1,32 juta lapangan kerja.

Target tersebut juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,38 poin persentase, yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 0,27 persen.