BGN Gandeng Kementerian PU Targetkan Bangun 25.000 SPPG Makan Bergizi Gratis
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi bekerja sama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari strategi pemenuhan gizi nasional.
Program ini menargetkan 82,9 juta jiwa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025.
Kerja sama ini dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini juga menjadi komitmen serta peran aktif Kementerian PU dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat (SR).
“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara penandatanganan MoU dan PKS di Pendopo Kementerian PU, dikutip Rabu (6/8).
Lebih lanjut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa.
Namun, masih terdapat 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang juga membutuhkan perhatian khusus.
BGN telah menargetkan pembangunan di daerah aglomerasi dengan total 25.000 SPPG dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN.
Tahun ini Pemerintah telah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember 2025.
Dody juga menyampaikan bahwa dalam kerja sama ini, BGN akan berperan untuk menentukan lokasi pembangunan. Sementara itu, Kementerian PU akan menjadi pendukung dalam pembangunan fisiknya.
“Insyaallah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan Kementerian PU, telah dikeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional.
Desain tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak yang akan membangun SPPG dan diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan SPPG di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, telah dilakukan pembangunan 3 unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui dana CSR BUMN Karya yang menggunakan lahan milik Kementerian PU.
"Kerja sama antara Kementerian PU dan BGN ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, namun juga memperkuat pondasi kebijakan lintas Kementerian/ Lembaga untuk mempercepat akses terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah kurang berkembang," ungkap Dody.