BGN Sebut Perputaran Uang Dapur MBG Capai Rp 800 M Setahun, Kerek Ekonomi Daerah
·waktu baca 2 menit
PerbesarBadan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya penting untuk mendukung program intervensi gizi, tetapi juga punya potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menyampaikan bila satu dapur saja bisa menghasilkan perputaran uang sebesar Rp 1 miliar per bulan, maka dalam satu kabupaten dengan 70 hingga 80 dapur yang tersedia, potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 80 miliar setiap bulannya, atau sekitar Rp 800 miliar dalam setahun.
“Kemudian (dampaknya ke) perekonomian, bayangkan kalau satu dapur itu berputar Rp 1 miliar, di dalam satu kabupaten misalnya ada 70 atau 80 maka setiap bulannya Rp 80 miliar yang beredar pada satu SPPG. Jadi satu tahun kurang lebih Rp 800 miliar,” ujar Suardi dalam agenda penandatanganan di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).
Menurut Suardi, angka ini bahkan bisa melampaui nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah kabupaten.
“Sehingga inilah yang menjadi tujuan bagaimana menghidupkan perekonomian, sesuatu yang sangat positif di dalam kegiatan mendukung (program) Makan Bergizi Gratis,” tutur Suardi.
Sebelumnya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng BGN menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun 1.000 dapur SPPG di wilayah 3T serta kantong-kantong kemiskinan. Adapun 1.000 tersebut merupakan bagian dari target BGN sendiri, yaitu 8.000 SPPG.
Program tersebut menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap persoalan gizi.
Selain itu, BP Taskin dan BGN juga menargetkan percepatan pembangunan 8.000 SPPG untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dengan harapan dapat melibatkan berbagai elemen lokal, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun payung hukum program tersebut. Salah satu pilar utamanya adalah membangun ekosistem industri berbasis kerakyatan melalui skema Semi-Crossroad Supply Chain (SCLSC).
“Kebetulan (keterlibatan) Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura itu ada program pangan makan bergizi, jadi itu nanti kita akan kolaborasikan. Juga ada (keterlibatan) Bumdes, ada melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zaidirina dalam kesempatan yang sama.