BGN Siapkan Skema Akreditasi Mitra SPPG untuk Atur Insentif

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025) Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji penerapan akreditasi untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya akreditasi tersebut digunakan untuk menetapkan besaran insentif bagi SPPG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan untuk saat ini lembaganya masih melakukan kerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional untuk menyusun kriteria-kriteria mitra SPPG.

“Sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul atau kategori baik sekali atau kategori baik dan itu yang akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional di Gedung DPR RI pada Selasa (6/5).

Ia juga menjelaskan untuk saat ini pembayaran insentif BGN kepada mitra SPPG masih dipukul rata. Dengan adanya akreditasi SPPG akan diberi insentif yang berbeda berdasarkan akreditasi yang didapat.

Lebih lanjut Dadan bilang proses akreditasi akan diterapkan dalam waktu dekat. “Bulan depan kita sudah akan laksanakan,” ujar Dadan kepada wartawan.

Dalam rapat, selain soal insentif Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung menjelaskan mitra SPPG yang tidak mengikuti standar aturan akreditasi akan diberi sanksi.

“Ya memang kalau dia kejadian pertama ini sudah kita peringatkan, kalau kejadian lagi yang ketiga memang kita harus putuskan kontrak,” ujar Lodewyk.

Untuk pemberian sanksi, BGN akan menugaskan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyuluhan yang berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Lodewyk juga menjelaskan saat ini BGN sudah menurunkan tim pemantauan di berbagai wilayah.

Ke depan Ia juga akan memperketat proses distribusi makanan program MBG agar makanan terjamin aman.

“Kita bikin double control, keluar dari dapur, di perjalanan juga dia harus diawasi, kemudian pada saat pembagian kita harus kontrol juga karena takut juga setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN,” kata Lodewyk.