BI Catat Insentif KLM Rp 458,5 Triliun, Perluas QRIS Antarnegara ke Timur Tengah dan Hong Kong
PerbesarBank Indonesia (BI) mencatat penyaluran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mencapai Rp 458 triliun pada pekan pertama Oktober 2026.
Gubernur BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa BI juga menetapkan kebijakan makroprudensial berupa KLM menjadi 5 persen, dengan insentif financing channeling paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Selain itu, BI juga memperluas kredit pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta insentif Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2 persen yang akan berlaku pada 1 Desember 2026.
"Hingga minggu pertama Oktober, insentif KLM yang diperoleh bank sudah mencapai Rp 458,5 triliun," ujar Destry saat konferensi pers KSSK Kuartal III 2026 di Jakarta, Selasa (3/11).
Destry melanjutkan, BI juga memperkuat rasio pembiayaan inklusif makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan dan mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 84-94%, termasuk penentuan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0 persen, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4 persen dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5 persen.
QRIS Antarnegara dan Local Currency Transaction
Di sisi lain, BI juga mengarahkan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
Hal ini dilakukan dengan memperluas kebijakan merchant discount rate (MDR) QRIS 0 persen untuk transaksi sampai Rp 100.000 dan memperluas kerjasama QRIS antarnegara melalui sandboxing koridor Timur Tengah dan Hong Kong, serta memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia.
"BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung integritas transaksi sistem pembayaran serta ketahanan operasional pelaku industri sistem pembayaran termasuk untuk mitigasi risiko fraud," ucap Destry.
Destry juga mencatat, BI terus memperkuat implementasi Local Currency Transaction (LCT), yang saat ini sudah diimplementasikan di 7 negara mitra yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura.
"Saat ini transaksi LCT sudah mencapai perkembangan yang positif di mana dari Januari hingga triwulan 3 September telah mencapai transaksi sebesar USD 52,6 miliar, dan ini dua kali lipat transaksi keseluruhan tahun 2025 yang sebesar USD 25,7 miliar," tandasnya.