BI Gelontorkan Rp 370,6 Triliun Stimulus untuk Perbankan melalui Penguatan KLM

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Bank Indonesia (BI) menggelontorkan stimulus likuiditas senilai Rp 370,6 triliun bagi perbankan melalui skema insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi bank sentral untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan secara lebih agresif pada 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan peningkatan KLM mulai diberlakukan pada 1 April 2025. Dengan batas atas dinaikkan dari 4 persen menjadi 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dampaknya langsung terlihat dalam lonjakan total insentif KLM yang meningkat sebesar Rp 78,3 triliun dibandingkan minggu keempat Maret 2025 yang tercatat Rp 292,3 triliun.

“Hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp 370,6 triliun,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (23/4).

Perry menjelaskan, sektor perumahan menjadi salah satu penerima insentif terbesar, dengan peningkatan sebesar Rp 84,0 triliun sebagai respons terhadap penguatan KLM.

Stimulus ini disalurkan ke berbagai kelompok bank, yakni bank BUMN sebesar Rp 161,7 triliun, BUSN sebesar Rp 167,4 triliun, BPD sebesar Rp 35,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp 5,8 triliun.

BI memastikan insentif tersebut mengalir ke sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Seperti pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan, manufaktur, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan sektor hijau.

Dari sisi ketahanan, kondisi perbankan nasional disebut tetap solid. Rasio alat likuid terhadap DPK pada Maret 2025 masih tinggi di angka 26,22 persen. Begitu juga dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang mencapai 26,95 persen per Februari 2025. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah, yakni 2,22 persen secara bruto dan 0,81 persen neto.

“Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga,” jelas Perry.

BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Proyeksi Kredit Perbankan 2025 Menuju Batas Bawah

Di samping itu, Perry mencatat, di tengah dinamika global dan ketidakpastian ekonomi, kredit perbankan nasional tetap tumbuh meski melambat.

Pada Maret 2025, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,16 persen (yoy), menurun dari 10,30 persen (yoy) pada Februari 2025. Kredit investasi menunjukkan performa tertinggi dengan pertumbuhan 13,36 persen, diikuti kredit konsumsi sebesar 9,32 persen dan kredit modal kerja sebesar 6,51 persen.

Sementara itu, pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,18 persen (yoy) dan kredit UMKM sebesar 1,95 persen (yoy). Dari sisi penawaran, kondisi likuiditas dinilai masih cukup mendukung, meskipun sejumlah bank mulai menghadapi tantangan dalam menghimpun dana dari DPK maupun sumber lain.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit paling besar disumbang oleh sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial. Namun, kontribusi dari sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas.

Menyikapi situasi ini, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan akan bergerak ke batas bawah dari kisaran 11-13 persen pada tahun 2025.

“Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan,” ujar Perry.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13 persen pada 2025,” ujarnya.