BI: Insentif Likuiditas Makroprudensial Capai Rp 255,8 Triliun hingga Juni 2024

Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024 di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Bank Indonesia (BI) melaporkan total tambahan likuiditas perbankan dari implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mencapai Rp 255,8 triliun hingga Juni 2024. Nilai tersebut bertambah Rp 91 triliun dari posisi Maret 2024 senilai Rp 165 triliun.

"Dari Maret sampai Juni kami sudah menambah kembali insentif likuiditas Rp 91 triliun. Semula di bulan Maret Rp165 triliun, di bulan Juni Rp255,8 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal II 2024, Jumat (2/8).

Perry mengatakan, bank milik BUMN menjadi yang terbesar mendapatkan insentif Rp 118,4 triliun. Sementara bank swasta telah mendapatkan insentif likuiditas sebesar Rp 108,9 triliun per Juni 2024, naik dari posisi Maret 2024 di angka Rp 64,8 triliun.

Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) menerima insentif likuiditas sebesar Rp9 triliun pada kuartal II 2024. Sehingga per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 24,9 triliun. Sedangkan kantor cabang bank asing telah menerima insentif likuiditas sebesar Rp3,5 triliun per Juni 2024. Nilai ini bertambah Rp 1,3 triliun dari posisi Maret 2024.

Seorang pegawai bank menyiapkan uang layak edar di loket layanan penukaran uang terpadu di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Senin (25/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

"Intinya kami dengan Pak Ketua DK OJK semakin rajin banknya menyalurkan kredit, kami semakin rajin mengembangkan insentif. Itulah koordinasi di dalam KSSK termasuk juga antara BI dengan OJK," kata Perry.

Perry memperkirakan hingga akhir tahun 2024,total insentif tersebut akan mencapai Rp 280 triliun. Hal ini tergantung seberapa rajinnya perbankan dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas.

"Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun akan kami naikkan kembali menjadi Rp 280 triliun. Dari yang semula sekarang Juni Rp 255,8 triliun sampai dengan akhir tahun rencana kami akan naik kembali menjadi Rp 280 triliun. Tentu saja tergantung nanti dengan Pak Ketua OJK semakin rajinnya bank menyalurkan kredit," kata Perry.