BI Pastikan Pembayaran Lintas Batas di 5 Negara ASEAN Berlaku Mulai 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil FMCBG G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan kebijakan pembayaran lintas batas antara lima negara di Asia Tenggara atau ASEAN akan berlaku penuh pada 2023. Kelima negara tersebut adalah Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Diberitakan Reuters, Perry Warjiyo mengatakan pada acara ekonomi Islam bahwa Indonesia telah menghubungkan sistem pembayaran dengan Thailand dan akan segera menghubungkannya dengan Malaysia dan Singapura.

"Namun ia tidak memberikan rincian tentang kesepakatan dengan bank sentral Filipina," tulis laporan Reuters, dikutip pada Kamis (6/10).

Penerapan cross-border payment menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Fast Payment di lima negara ASEAN telah dibahas lebih lanjut pada perhelatan Jalur Keuangan G20 di Bali atau saat 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada 14 Juli 2022.

"Di sini akan diberikan paparan dari leaders insight sebetulnya kenapa kita perlu cross-border payment, apa perlunya karena ini harus menjawab tantangan dan kebutuhan transfer yang cepat di masyarakat," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta saat media briefing, Kamis (7/7).

Fili melanjutkan, modal utama dari cross-border payment ini adalah fitur fast payment. Sementara sejauh ini, Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) sudah memiliki 19 building blocks.

Ilustrasi Bank Indonesia Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Ada lima bank sentral yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kita akan memanfaatkan G20 menjadi inisiatif yang konkret dari Asean Payment Connectivity, jadi kalau yang lain masih bahas, kita mungkin akan menjadi first movement di ASEAN," ungkapnya.

Adapun lima negara ini masing-masing sudah memiliki kerja sama bilateral. Nantinya, kata Fili, kerja sama akan berlanjut menjadi kerja sama multilateral yang akan menciptakan konektivitas pembayaran di level ASEAN.

Konektivitas pembayaran di lima negara tersebut, lanjut dia, bisa melalui QR setara QRIS di Indonesia, lalu bisa juga dengan fast payment atau setara BI Fast, open API, dan Global Payment Services (GPS) yang akan dilandasi oleh local currency settlement.

"Nanti kalau ada turis ke sini dari lima negara itu cukup scan QR mereka dan nanti settlement-nya akan dilakukan dalam currency masing-masing, jadi tidak perlu ada dua kurs di sini," imbuh Fili.

Fili menyebutkan, pada dasarnya proyek cross-border payment menggunakan layanan fast payment sudah dilakukan uji coba oleh BIS Innovation Hub bernama Nexus. Selanjutnya, program ini akan dievaluasi ketika perhelatan G20 nanti.

Meski begitu, Fili mengungkapkan setidaknya ada empat hambatan dalam penerapan cross-border payment tersebut.

"Mereka costly, biayanya mahal, lalu ada perbedaan waktu kadang di sini buka tapi di sana (negara lain) tutup, lalu juga ada transparansi dan juga aksesibilitas yang terbatas, jadi tidak semua bisa (menerapkannya)," terang Fili.

"Sekarang kita sudah siap infrastruktur, jadi sudah menjadi action practical. Kita perluas menjadi first mover, nanti waktu leaders meeting di November bisa dilakukan perjanjian, tapi saat ini masing-masing (negara) menyambut baik," tambahnya.