BI Respons soal Viral Warga Pasuruan Jual Uang Pecahan Baru sampai Rp 2 Miliar

Petugas melayani penukaran uang pecahan baru di Hall Basket GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Seorang warga Pasuruan, Jawa Timur, bernama Wildan mendadak viral setelah mengunggah video jasa penukaran uang pecahan baru di media sosial. Dalam video yang diunggah ke TikTok, Wildan mengeklaim memiliki stok uang pecahan baru senilai Rp 2 miliar, terdiri dari nominal Rp 1.000 hingga Rp 20.000 yang ditumpuk rapi dalam plastik transparan.

Video tersebut menuai perhatian publik, terutama karena stok uang pecahan baru dalam jumlah besar yang ia miliki. Bahkan, dalam unggahan lainnya, Wildan mengaku akan menambah stok uang baru untuk memenuhi permintaan. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan mengenai dari mana uang tersebut diperoleh dan apakah ada jalur khusus bagi pihak tertentu untuk mendapatkan akses penukaran dalam jumlah besar.

Menanggapi isu yang berkembang, Bank Indonesia (BI) memastikan tidak memberikan jalur khusus dalam layanan penukaran uang rupiah, baik kepada individu maupun pihak tertentu.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Anwar Bashori, menegaskan seluruh proses penukaran uang baru dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berlaku sama untuk semua masyarakat.

"Bank Indonesia memastikan tidak memberikan jalur khusus dalam layanan penukaran dan tidak memberikan akses khusus bagi para penjual uang rupiah," kata Anwar kepada kumparan, Selasa (25/3).

Ia menjelaskan, pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025, BI telah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi uang dilakukan melalui penarikan perbankan dan layanan penukaran resmi dalam program SERAMBI 2025.

Anwar menyebut, guna meningkatkan akses dan transparansi, layanan penukaran ini dioptimalkan melalui aplikasi PINTAR yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan penukaran uang di loket perbankan maupun titik penukaran resmi.

BI pun mengingatkan masyarakat agar hanya melakukan penukaran uang di tempat resmi, seperti Bank Indonesia, perbankan, atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh BI. Pasalnya, transaksi jual beli uang di luar layanan resmi berisiko tinggi, termasuk potensi uang palsu, ketidaktepatan jumlah, serta rawan penipuan yang dapat merugikan masyarakat.

Petugas melakukan verifikasi kepada warga yang akan menukarkan uang pecahan baru di Hall Basket GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Penukaran uang rupiah melalui mekanisme jual beli di luar layanan resmi Bank Indonesia dan perbankan memiliki risiko bagi masyarakat, di antaranya yaitu tidak terjamin keasliannya, sulit dipastikan akurasi jumlahnya, hingga rawan penipuan yang dapat merugikan masyarakat secara finansial," tegas Anwar.

Lebih lanjut, Anwar mengingatkan, uang rupiah bukan komoditas yang diperjualbelikan, melainkan simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperlakukan uang dengan baik dan menggunakannya sesuai fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Ke depan, BI berkomitmen untuk memperluas layanan penukaran agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam membentuk Sentra Kas Mitra (SKM), serta menggandeng mitra kerja non-perbankan dalam program Mitra Layanan (MILA). Program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan penukaran uang secara efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, BI juga terus mengoperasikan kas keliling di beberapa titik strategis, termasuk di jalur mudik, untuk memberikan layanan penukaran uang tanpa biaya. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh uang pecahan baru dengan mudah, aman, dan terjamin keasliannya tanpa harus mengandalkan penjual uang tidak resmi.