BI: RI Butuh Investasi Rp 9.390 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hijau

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, Indonesia membutuhkan investasi hingga USD 600 miliar atau setara dengan Rp 9.390 triliun (kurs Rp 15.645 per dolar AS) untuk membangun sektor infrastruktur ekonomi hijau.

Menurut dia, Indonesia memiliki banyak proyek dan kegiatan yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya terbarukan yang cukup berlimpah.

"Ini teridentifikasi dari 4.400 sungai yang dapat menyediakan 24 gigawatt listrik, tenaga angin dengan potensi 100 megawatt, geothermal (panas bumi) dengan potensi pada 23 titik hingga 79 gigawatt dan potensi besar penerapan pembangkit listrik tenaga surya," kata Destry dalam Mandiri Sustainability 2022, Rabu (2/5).

Tak hanya itu, lanjut Destry, Indonesia juga membutuhkan investasi sebesar USD 35 miliar atau Rp 547 triliun untuk mengembangkan ekosistem kendaran listrik dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Biaya tersebut termasuk pengembangan ekosistem kendaraan dan baterai lithium.

Alat berat digunakan pada pembangunan sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Foto: Anis Efizudin/Antara Foto

"Bappenas menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat memberi Indonesia peluang untuk menciptakan 1,8 juta pekerjaan hijau pada tahun 2030. Dan juga, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat hingga generasi berikutnya," jelas Destry.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau seiring dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon. Salah satu manfaatnya adalah lapangan kerja baru bisa meningkat hingga 10 kali lipat.

Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari, menjelaskan transformasi ekonomi menjadi pendorong ekonomi lebih inklusif dan ramah lingkungan sekaligus membawa Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Dukungan investasi terhadap ekonomi hijau khususnya pasca pandemi COVID-19, lanjut Mahatmi, memiliki dua manfaat. Secara jangka pendek dapat meningkatkan lapangan pekerjaan ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berjalan bersama Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark Flemming Moller Mortensen untuk melakukan pertemuan bilateral di Tanjungpandan, Kepulauan Belitung, Rabu (7/9/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

"Kebijakan ekonomi hijau mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan. Investasi di ekonomi hijau diperkirakan dapat menumbuhkan 7-10 kali lipat lebih banyak lapangan kerja dibandingkan investasi konvensional," papar dia.

Faktor utamanya karena pekerjaan di sektor hijau dinilai lebih padat karya. Mahatmi berkata, penambahannya diakibatkan intervensi sektor energi baru terbarukan (EBT), teknologi kendaraan listrik, efisiensi energi, pemanfaatan lahan, dan peningkatan pengelolaan limbah.