BI Siapkan Dukungan Likuiditas dan Kebijakan LTV untuk Program 3 Juta Rumah

Deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Bank Indonesia (BI) menyambut baik program pembangunan tiga juta rumah yang bertujuan mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Gubernur BI, Juda Agung, mengatakan bank sentral akan mendukung keberhasilan program tiga juta rumah tersebut melalui berbagai langkah strategis.

"Mengenai program tiga juta rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik, karena perumahan kita backlog masih tinggi," kata Juda dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Rabu (20/11).

Juda menjelaskan, BI memiliki peran penting dalam mendukung sektor perumahan melalui dua pendekatan utama. Pertama, BI memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi.

Perry menjelaskan, insentif tersebut mencakup pendanaan untuk konstruksi, real estate, kredit pemilikan rumah (KPR), hingga kepemilikan apartemen.

"Kedua, dari sisi LTV. LTV kita, down payment itu masih 0 persen, atau LTV-nya 100 persen. Kita masih sangat longgar, bahkan bank bisa memberikan kredit dengan DP 0 persen," ungkapnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan anggaran pemerintah di sektor perumahan yang tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk program tiga juta rumah. Sehingga opsi gotong royong ini menjadi solusi yang dianggap baik.

“Nanti kita hitungannya kita komprehensif akan kita diskusikan. Soal anggaran itu pasti kurang kalau mengacu kepada APBN 2025 nggak mungkin itu, tapi apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi pesimis? saya enggak,” kata Ara di Kantor DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Ara bilang, dia berharap penghitungan anggaran 3 juta rumah per tahun ini akan disampaikan sebelum masa reses DPR RI berlangsung. "Nanti kita awal Desember saya berharap, sebelum reses kami akan sampaikan semuanya kan," kata Ara.

Terkait dengan konsep gotong royong ini, Ara mengaku telah mengantongi restu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikepalai oleh Muhammad Yusuf Ateh.

“Sebelum kita melakukan pencanangan gotong royong, malamnya saya tanya (ke BPKP) kalau tanahnya bangunannya isinya dari swasta boleh nggak? kata Pak Ateh kepala BPKP, boleh, saya kerjakan kalau misalnya BPKP bilang nggak boleh, saya nggak kerja kan,” terang Ara.

Dalam rapat ini Ara juga membocorkan ada enam pengusaha besar yang berminat untuk menyumbang dalam program ini.

Meski tidak disebut di hadapan anggota Parlemen, namun sebelumnya Ara baru menyebut empat dari enam pengusaha tersebut, meliputi Prajogo Pangestu dari Barito Group, Boy Thohir dari Adaro Group, Frenky Widjaja dari Sinarmas, Aguan dari Agung Sedayu.