BI Tahan Suku Bunga di 5,75% untuk Jaga Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit
PerbesarRapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen pada Agustus 2026. Keputusan ini diikuti dengan suku bunga deposit facility yang tetap berada 4,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,5 persen.
"Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, saat pengumuman hasil RDG Agustus pada Rabu (19/8).
Destry menambahkan, BI akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas, mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.
Selain itu, kata Destry, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial yang longgar terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran," jelas Destry.
Ia menegaskan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Ekonomi Domestik Tetap Terjaga
Sementara itu Deputi Gubernur BI Aida Budiman menyoroti sisi global di mana prospek perekonomian dunia masih lemah dan disertai ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Kondisi tersebut juga diwarnai gangguan distribusi dan kenaikan harga komoditas global. Meski demikian, ia menyebut kondisi domestik justru relatif terjaga.
"Alhamdulillah, kondisi domestik kita terjaga. PDB di kuartal kedua tercatat 5,29 persen. Yang membedakan pada kuartal kedua ini adalah membaiknya investasi, baik dari sisi bangunan maupun nonbangunan," ujar Aida.
Menurut Aida, perbaikan investasi tersebut didorong mulai terealisasinya proyek-proyek strategis pemerintah yang telah memasuki tahap ground breaking, ditambah dengan belanja pemerintah untuk pegawai serta barang dan jasa, termasuk pembayaran gaji ke-13.
Aida menilai kombinasi faktor tersebut membawa momentum positif menuju paruh kedua 2026. Sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang berada di kisaran 4,9-5,7 persen kini mulai bergerak dari titik tengah menuju batas atas.
Dari sisi inflasi, Aida mengakui akan ada sedikit kenaikan menjelang akhir tahun, namun tetap diperkirakan berada dalam sasaran 2,5 plus-minus 1 persen.
Ia menyebut hal ini turut ditopang oleh upaya bersama pemerintah dan berbagai pihak dalam mengantisipasi dampak El Nino, sehingga inflasi kelompok volatile food diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun.
Permintaan Renminbi Tembus USD 38,9 Miliar
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menjelaskan mengenai fungsi Bank Kliring Renminbi (RMB Clearing Bank) yang merupakan bagian dari kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar, valas sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Ia memaparkan, per Juli 2026 permintaan renminbi di pasar domestik sudah mencapai ekuivalen USD 38,9 miliar, hampir menyamai proyeksi internal BI sebesar USD 40 miliar untuk sepanjang tahun, padahal masih tersisa sekitar lima bulan lagi hingga akhir 2026.
"Permintaan RMB ini memang sangat besar. Clearing bank fungsinya memastikan ketersediaan likuiditas renminbi dan mendorong transaksi rupiah-renminbi," ujar Thomas.
Ia menambahkan, secara operasional bank kliring renminbi ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada kuartal IV 2026. People's Bank of China (PBOC) disebut telah memastikan Bank of China sebagai clearing bank pertama, sementara BI turut mendorong salah satu bank Himbara yang saat ini masih dalam proses administrasi untuk menjadi clearing bank kedua di Indonesia.
Titik Keseimbangan Suku Bunga
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai keputusan BI menahan suku bunga bukan berarti tekanan eksternal sudah reda, melainkan karena posisi 5,75 persen dinilai sudah menjadi titik keseimbangan di antara risiko pelemahan rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.
"Kenaikan suku bunga berikutnya baru layak dipertimbangkan apabila pelemahan rupiah berlangsung menetap dan mulai meningkatkan risiko inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga sebaiknya menunggu sampai risiko eksternal benar-benar mereda," tutur Josua.
Ia menambahkan, langkah menahan suku bunga juga wajar mengingat BI telah menaikkan BI-Rate secara kumulatif 100 basis poin pada Mei-Juni 2026 untuk mengantisipasi kenaikan Federal Funds Rate pada kuartal IV.
Menurutnya, tambahan kenaikan saat ini berisiko memberikan manfaat kecil terhadap rupiah, namun menimbulkan biaya besar bagi suku bunga kredit dan aktivitas ekonomi, sehingga BI-Rate 5,75 persen diperkirakan menjadi skenario dasar hingga akhir 2026.
Soal kredit, Josua menilai keputusan ini tepat karena mencegah biaya dana perbankan naik lebih jauh. Kredit perbankan tumbuh 13,58 persen (yoy) pada Juli 2026, naik dari 12,67 persen pada Juni, didukung insentif likuiditas BI kepada perbankan senilai Rp 446,5 triliun hingga awal Agustus.
Menurutnya, ini menunjukkan BI memisahkan dua instrumen: suku bunga untuk stabilitas rupiah dan inflasi, serta likuiditas dan insentif untuk mendorong pertumbuhan kredit.
Pertahankan Kondisi Moneter
Sementara itu ekonom United Overseas Bank Limited (UOB), Enrico Tanuwidjaja, memandang keputusan BI menahan suku bunga sudah sesuai ekspektasi pasar dan menegaskan bank sentral masih memprioritaskan stabilitas rupiah serta pengelolaan risiko eksternal pertumbuhan jangka pendek.
"BI secara tegas menyoroti perlunya menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak keuangan global yang masih berlangsung, seiring meningkatnya ketidakpastian akibat perkembangan geopolitik dan fluktuasi arus modal," ujar Enrico kepada kumparan.
Setelah menaikkan suku bunga kumulatif 100 bps pada Mei-Juni 2026, Enrico menilai BI menganggap tingkat kebijakan saat ini sudah memadai untuk menopang stabilitas rupiah, sekaligus memberi ruang evaluasi atas dampak pengetatan sebelumnya.
Ia menambahkan, dengan ekspektasi inflasi yang masih terjaga, tidak ada urgensi besar untuk pengetatan tambahan. Sehingga BI memiliki ruang lebih untuk fokus pada risiko stabilitas eksternal.
Di luar suku bunga, kata Enrico, BI tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lewat instrumen lain: perluasan insentif kebijakan, peningkatan likuiditas, pengurangan segmentasi likuiditas pasar uang, pendalaman pasar uang dan valas, serta mendorong masuknya modal portofolio asing.
"Ini menunjukkan BI lebih memilih mendukung kondisi keuangan domestik melalui likuiditas yang ditargetkan dan kebijakan makroprudensial, sembari mempertahankan dukungan suku bunga terhadap stabilitas rupiah," jelas Enrico.
Selain itu, Enrico memandang keputusan RDG BI pada Agustus 2026 juga menunjukkan bank sentral masih berfokus pada pengamanan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Menurutnya, arah kebijakan bank sentral masih cenderung berhati-hati dengan stabilitas rupiah tetap ditempatkan di atas dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global saat ini.
“Dengan mempertimbangkan risiko terhadap pergerakan rupiah di tengah ketidakpastian dan volatilitas eksternal yang masih meningkat, serta risiko yang cukup besar akibat kenaikan harga energi, kami untuk saat ini masih mempertahankan pandangan bahwa keputusan tersebut merupakan jeda kenaikan suku bunga, bukan akhir dari siklus kenaikan suku bunga,” tutup Enrico.