BI Ungkap Transaksi Ekonomi Syariah Tak Terekam, Tidak Masuk Hitungan PDB

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengaku kesulitan merekam jejak transaksi ekonomi syariah. Padahal, ekonomi syariah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Destry menyebut saat ini banyak masyarakat yang melakukan zakat maupun wakaf secara mandiri, meski pemerintah telah memiliki Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Namun, transaksi tersebut tidak terekam Bank Indonesia dan tidak diperhitungkan dalam PDB.

“Bayangkan kalau itu bisa ter-record (transaksi ekonomi syariah). Kalau bisa ter-record ini akan menjadi komponen dalam PDB kita yang tentunya ini akan ada impact-nya kepada masyarakat,” kata Destry dalam Opening Ceremony FESyar Jawa 2024, Jumat (13/9).

Destry mengatakan, kesulitan untuk merekam transaksi Syariah menjadi tantangan tersendiri bagi bank sentral dan sektor terkait dengan memperkuat institusional.

Destry Damayanti (kiri), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Foto: Selfy Momongan/kumparan

Mengingat, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim memberikan potensi yang besar terhadap ekonomi syariah dan ditopang oleh tren digitalisasi.

BI mencatat, pembiayaan syariah tumbuh 11,92 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai Rp 598 triliun. Namun, kontribusi ekonomi syariah ke perbankan masih sekitar 8 persen.

Destry menyebut Indonesia berhasil naik kelas dan menduduki tiga besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023.

"Ekonomi syariah (Indonesia) ada di peringkat ketiga dibandingkan Malaysia dan Arab Saudi dan ini meningkat satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.