Biar Bursa Ramai, Pemerintah Buka Peluang Reboisasi Jadi Kredit Karbon

23 Oktober 2023 19:53 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi hutan dan penanaman pohon. Foto: KLHK
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi hutan dan penanaman pohon. Foto: KLHK
ADVERTISEMENT
Pemerintah membuka peluang perusahaan yang melakukan penghijauan kembali (reboisasi) hutan-hutan yang gundul bisa diajukan sebagai Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE GRK) atau kredit karbon yang bisa diperjualbelikan di bursa karbon.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Nurul Ichwan, menuturkan hutan-hutan gundul di Indonesia seharusnya bisa menjadi proyek baru bagi investasi swasta tanpa membebani APBN.
"Mereka berinvestasi dengan melakukan penghutanan kembali dan sertifikasi karbon yang terserap oleh hutan itu untuk kemudian bisa listing di dalam karbon exchange kita, dan bisa meramaikan pasar karbon yang ada di Indonesia," ungkapnya saat Kompas 100 CEO Forum, Senin (23/10).
Ditemui usai acara, Ichwan menambahkan bahwa regulasi yang ada saat ini melarang hutan digunakan sebagai bisnis, namun saat ini sudah banyak hutan gundul membutuhkan biaya besar untuk dihijaukan kembali.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, Senin (23/10/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
"Ini regulasinya belum ada, tapi kami dari Kementerian Investasi melihat sebagai peluang besar untuk melakukan reboisasi lagi tanpa mengeluarkan APBN dengan cara memberikan kesempatan kepada pengusaha melakukan investasi di lahan tersebut untuk dihutankan kembali," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Begitu hijau kembali, kata Ichwan, hutan tidak akan ditebang kembali lantaran karbon yang terserap bisa disertifikasi dan dikalkulasi berapa ton yang terserap dalam hutan yang baru tumbuh tersebut.
"Bagi investornya kan tidak perlu dia tebang kayu, dari jual karbonnya dia sudah dapat keuntungan sehingga kita nggak perlu keluar APBN untuk hutankan kembali. Kedua, membuka investasi masuk dan ketiga dengan transaksi karbon kita dapat devisa lagi," jelas Ichwan.
Meski begitu, Ichwan menegaskan bahwa hal tersebut baru usulan Kementerian Investasi dan masih membutuhkan kajian secara mendalam. Namun, dia optimistis mekanisme ini dapat menarik perhatian pelaku usaha.
"Sekarang ketemu misi menghutankan kembali dengan misi bisnis. Ini berkaitan dengan investasi hijau, dalam feeling kami pasti laku," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Adapun Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9). Presiden Jokowi menilai, kehadiran bursa karbon menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim dan melawan perubahan iklim.
Berdasarkan catatan Jokowi, ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Sehingga jika dikalkulasi potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih.
“Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih, sebuah angka yang sangat besar yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan searah dunia," tuturnya.