Biaya Logistik RI yang Tinggi Dinilai Masih Bebani UMKM

Kapal melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/2/2023). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Biaya logistik yang tinggi di Indonesia dinilai masih membebani para pelaku usaha UMKM. Tak hanya itu, mahalnya ongkos logistik juga disebut bisa menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Mengutip Momentum Works hingga akhir tahun lalu, pengiriman dari DKI Jakarta ke Papua Barat bisa mencapai Rp 130.000 per kg. Adapun biaya pengiriman ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara mencapai mencapai Rp 70.000 dan Rp 60.000 per kg. Sementara biaya pengiriman termurah berada di intrakota DKI Jakarta yang mencapai Rp 10.000 per kg.

Salah satu perusahaan layanan pemesanan barang digital online, Forwarder, menyebut aktivitas lokapasar mendominasi ekonomi digital, sementara UMKM menjadi penopang aktivitas logistik. CEO dan Co-Founder Forwarder, Stephanus Sugiharto, menjelaskan sektor logistik nyatanya memiliki peran signifikan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

"Komponen biaya pengiriman yang cukup tinggi ini tidak dapat terlepas dari pelaku usaha UMKM. Semakin biaya dapat ditekan, UMKM bisa memberikan harga jual yang lebih kompetitif di pasar," ujar Stephanus dalam keterangannya, Rabu (20/12).

Perkara biaya pengiriman juga dinilai dapat menjadi tantangan mempercepat penetrasi ekonomi digital di Indonesia. Menurut Stephanus, UMKM dapat mulai memanfaatkan pengiriman laut, sebagaimana 70 persen, aktivitas pengiriman barang di dunia melalui laut. Perkara utama yang menjadi soal biasanya dalam hal volume pengiriman.

"Para UMKM dapat memanfaatkan fasilitas LCL (less container load) yang merupakan metode pengiriman kargo gabungan. Ini menjadi satu solusi opsi pilihan merencanakan rantai pasok lebih baik. Pengiriman dapat digabungkan untuk kargo dengan tujuan yang sama, dengan konsep cost sharing," jelasnya.

Suasana aktivitas kendaraan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Dia melanjutkan, dengan kuantitas tertentu, harga pengiriman yang sebesar Rp 120.000 per kg dapat dipangkas menjadi Rp 12.000 per kg. Selain itu, penting pula menghadirkan proses logistik yang sederhana sehingga memudahkan UMKM. Lebih jauh, pengguna logistik pun membutuhkan kepastian harga, kelengkapan dokumen, laporan hingga pelacakan terintegrasi.

"Kami berupaya mengubah kompleksitas dalam ranah logistik menjadi seringkas memesan layanan taksi online, mempermudah akses terutama pada pengiriman laut yang mungkin sebelumnya menjadi tantangan bagi pelaku bisnis," kata dia.

Stephanus melanjutkan, Forwarder mengemas proses logistik tersebut menjadi lebih mudah melalui aplikasi atau situs web. Hal ini memungkinkan pelaku bisnis fokus sepenuhnya pada inti bisnis mereka tanpa kekhawatiran terkait kondisi pengiriman.

Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 3.216 triliun pada 2027, tumbuh 18 persen secara tahunan (CAGR), sejak perhitungan 2022 yang sebesar Rp 1.408 triliun. Bahkan, pada 2045, pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 25.197 triliun setara 18 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam perhitungan nilai ekonomi digital per 2027 tersebut, e-commerce atau lokapasar memegang nilai tertinggi sebesar Rp 877 triliun, disusul aktivitas keuangan Rp 352 triliun, media dan periklanan Rp 88 triliun, dan mobilitas Rp 53 triliun.

Di sisi lain, transformasi dan digitalisasi UMKM pun terus digenjot pemerintah sebagai jantung dari aktivitas lokapasar. Sementara berdasarkan data Kemenkop UKM, tercatat UMKM digital di Indonesia baru mencapai 13 persen, sedangkan target 2024 dapat mencapai 47 persen. Adapun per Oktober 2023 sejumlah 22,87 juta pelaku UMKM atau 35,7 persen dari total populasi UMKM, sudah memanfaatkan platform lokapasar.