Bibit Gratis dari Pemerintah Gagal Dongkrak Produksi Kakao
PerbesarProduksi kakao dalam negeri terus turun. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menyebut tahun lalu produksi kakao lokal hanya 280 ribu ton.
Produksinya yang turun memaksa pemerintah mengimpor kakao lebih banyak. Tercatat, tahun lalu Indonesia mengimpor 200 ribu ton kakao, tertinggi sepanjang sejarah karena rata-rata impor kakao hanya 60 ribu ton per tahun.
Ketua Askindo, Zulhefi Sikumbang, mengatakan penurunan produksi kakao lantaran saat ini banyak petani yang beralih menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan. Menurutnya, mengurus kakao jauh lebih sulit ketimbang menanam sawit, karet, dan jagung.
Untuk mengerek produksi kakao, kata Zulhefi, pemerintah pernah membagikan bibit gratis dalam rentang waktu 2009-2012 yang anggarannya berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, program itu tidak berhasil mendongkrak produktivitas kakao.
"Pembagian bibit dilakukan 2009-2012 oleh Gernas. Bukannya naik, produksi malah turun. Kata pemerintah 400 ribu hektare sudah dilakukan tapi enggak ada apa-apanya. Harusnya dengan lahan segitu, dapat 400 ribu ton di luar yang lain tapi kenyataanya turun terus. Artinya programnya tidak benar. Ada kesalahan," katanya kepada kumparan (kumparan.com), Senin (12/2).
Zulhefi mengungkapkan manipulasi administrasi sangat mudah dilakukan. Dia menduga bibit yang dibagikan bukanlan bibit kakao kualitas bagus melainkan yang murah dan asal-asalan.
"Kalau sekarang ngeluarin uang untuk bagi-bagi proyek (bibit) juga enggak ada gunanya karena bisa aja bibitnya dipotong anggarannya, misalnya 100 juta bibit jadi hanya 20 juta-40 juta bibit saja," ucapnya.
Dibanding membagikan bibit, Zulhefi mengusulkan pemerintah membuat penyuluhan intens selama setahun kepada petani terkait penanaman kakao yang benar, termasuk pemangkasan, sanitasi, hingga fermentasi. Dengan begitu, petani mendapat pengetahuan bagaiamana mengelola kakao yang benar.
"Mereka harus tinggal di dekat petani sehingga petani mind set cara merawatnya sudah benar, sudah ada teknologinya. Petaninya harus dibuat pintar. Petani jangan dijadikan objek. Ini sudah saya sampaikan ke pemerintah, sudah capek," sindir Zulhefi.