Bikin BPJS Tekor, Biaya Kesehatan Akibat Rokok Capai Rp 27 Triliun

Ilustrasi BPJS kesehatan. Foto: Shutter Stock

Langkah pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 13 persen dinilai masih terlalu lembek. Persentase kenaikan tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk menekan jumlah perokok, terutama perokok anak.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI) mengungkapkan besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh rokok. Health Policy Specialist CISDI Yurdhina Meilissa mengungkapkan, beban biaya kesehatan akibat penyakit terkait rokok mencapai Rp 27,7 triliun.

"Estimasi biaya kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 15,5 triliun. BPJS Kesehatan harus menanggung proporsi biaya yang besar, dan akan semakin besar jika konsumsi rokok tak dikurangi," ujar Yurdhina dalam virtual conference Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (28/1).

Pengeluaran tersebut, dua kali lipat daripada pemasukan yang masuk ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit yang dialami BPJS Kesehatan di 2019 dan 2020.

"Kondisinya seperti ini, jumlah alokasi yang ditaruh untuk kesehatan JKN dan non-JKN itu Rp 7,4 triliun. Sementara estimasi kerugiannya amat sangat tinggi," sambungnya.

Suasana pekerja di ruang produksi pabrik rokok PT Digjaya Mulia Abadi (DMA) mitra PT HM Sampoerna, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Foto: Siswowidodo/ANTARA FOTO

Atas dasar pertimbangan menekan angka perokok dan beban biasa kesehatan itu, kata Yurdhina, kenaikan cukai rokok sebesar 12 persen itu dinilai masih terlalu ringan.

Kenaikan yang lebih tinggi, ia yakini tidak akan berdampak buruk terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan.

"Menurut kami 12 persen sebenarnya enggak cukup juga, kita penginnya lebih dari itu. Kita bikin modeling ini pemerintah enggak akan setuju, yakni di angka 45 persen," tuturnya.