Bisnis Hotel Bisa Kehilangan Keuntungan Rp 8,2 T Jika Perdinas PNS Dipangkas

Ilustrasi Transaksi atau Uang Rupiah. Foto: Shutterstock

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut potensi penyusutan keuntungan hotel dari pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas (perdinas) para Aparatur Negeri Sipil (ASN) atau PNS minimal 50 persen mencapai Rp 8,2 triliun.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, yang menyebut pasar pemerintah setiap tahunnya dapat menyumbang keuntungan ke sektor perhotelan mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan adanya pemangkasan perdinas, berdasarkan data yang dimiliki PHRI terdapat potensi penyusutan hingga 50 persen.

“Kalau kami hitung dari data kami, dari data jumlah kamar dan ini rata-rata okupansi, kami lihat itu potensi penyusutannya mencapai Rp 8,2 triliun. Itu seluruh Indonesia karena kalau dari pasar pasar pemerintah itu setiap tahun itu sekitar Rp 16,5 triliun," ungkap Yusran kepada kumparan pada Sabtu (16/11).

Yusran menyebut pembatalan kegiatan pemerintah yang akan diselenggarakan di hotel masih berjalan di beberapa daerah. Mulai dari Bogor, Jakarta, di Makassar, di Bandung.

"Hampir umum rata-rata setiap daerah pasti ada cancellation,” lanjutnya.

Stall makanan khas Jerman di Peringatan Penyatuan Jerman 2024 di Hotel Kempinsky Jakarta, Rabu (2/10/2024). Foto: Tiara Hasna/kumparan

Karena itu, PHRI akan mengambil langkah dengan menyampaikan situasi yang sedang terjadi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Yusran mengungkap situasi serupa juga sempat terjadi di tahun 2015 saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) membatasi pertemuan atau rapat di luar kantor melalui Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2015.

“Kita akan menyampaikan juga ke Menteri Keuangan, kita akan bersurat ke Pak Presiden juga bahwa keseluruhannya kan permasalahan seperti ini sudah pernah terjadi dulu tahun 2015. Pada saat Menteri Pan-RB dulu melarang kegiatan di hotel jadi sebagai sebagai ilustrasinya,” ungkapnya.

Yusran mengungkap keuntungan dari kegiatan pemerintah yang diselenggarakan di hotel bukan hanya dirasakan oleh sektor perhotelan melainkan menjadi keuntungan daerah. Kegiatan pemerintah menurutnya juga dapat menyerap produk makanan dan minuman lokal.

"Kalau hotel itu kan kita ngeliat ujungnya mereka datang kegiatan di hotel, tapi di hotel itu juga memiliki keuntungan yang lebih besar, di dalam situ mereka dalam menyumbang serapan dari produk makan minuman, mulai dari bahan bakunya terus juga kegiatan-kegiatan lain yang menjadi supporting pada saat mereka berada di setiap daerah,” pungkasnya.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. Foto: kumparan

Sebelumnya, pemangkasan perdinas diatur lewat surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024. Di dalam surat tersebut terdapat perintah penghematan anggaran tersebut merupakan lanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi perdinas.

Penghematan anggaran perdinas diterapkan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.