BKPM Lanjut Bagi-bagi NIB, Jokowi Mau Porsi Kredit UMKM Ditambah
ยทwaktu baca 3 menit

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hari ini melanjutkan program pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMK perseorangan di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (20/10).
Program tersebut adalah dalam rangka mendorong penyaluran kredit untuk UMKM. Pasalnya, Kementerian Investasi/BKPM mencatat porsi penyaluran kredit untuk UMKM masih kecil, dan Presiden Jokowi sudah memberi mandat agar pada tahun 2024 nanti porsi penyaluran kredit untuk UMKM bisa tembus Rp 1.800 triliun.
Hingga hari ini telah tersebar NIB untuk 2,5 juta pelaku usaha. Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menjelaskan bahwa pembagian NIB di Jakarta ini merupakan lokasi ke-14, dari target 20 titik di seluruh Indonesia.
Dalam upaya pemerintah mewujudkan penyaluran kredit Rp 1.800 triliun untuk UMKM di 2024 nanti sesuai permintaan Jokowi, Tina menjelaskan bahwa pemberian NIB untuk pelaku usaha ini diharapkan agar para pelaku usaha yang sudah memiliki izin bisa mengakses pinjaman dari perbankan.
"Harapannya dari meraka ini bergerak, yang punya legalitas menjadi akses pembiayaan perbankan. Fokus yang formal jangan pinjol. Ini tantangan pemerintah terkait literasi masyarakat," ujarnya saat ditemui di Graha Jalapuspita, Kamis (20/10).
Adapun soal tren penyaluran kredit UMKM, dia menyebut angkanya sudah di kisaran 80 persen. Namun menurutnya penyaluran dari bank-bank BUMN bisa ditingkatkan lagi.
"Peningkatan harus terus kita cek, sekarang penyerapan KUR tahun ini harusnya mencapai di atas 80 persen. Perlu kami cek lagi terutama himbara, karena himbara yang menyalurkan paling besar, itu baru di bawah 80 persen sementara kuta punya 2 bulan lagi sampai akhir 2022," ujarnya.
Jokowi Mau Porsi Kredit UMKM Ditambah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun KUR tahun ini ditargetkan dapat disalurkan mencapai Rp 373 triliun.
Untuk tahun depan, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menaikkan alokasi KUR menjadi Rp 460 triliun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penambahan porsi kredit perbankan untuk penyaluran ke UMKM.
"Selama ini hanya sekitar 20 persen atau Rp 1.200 triliun, sudah 5 tahun, oleh Bapak Presiden akan dinaikkan menjadi Rp 1.800 triliun di tahun 2024, dengan demikian jumlahnya akan meningkat," ungkap dia.
Sedangkan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimis jika target KUR sebesar RP 460 triliun di tahun 2023 bisa terserap seluruhnya. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperbesar porsi kredit perbankan untuk UMKM hingga 30 persen di tahun 2024.
"Memang perlu strategi khusus, kalau sekarang misalnya dengan regulasinya yang sampai Rp 100 juta (pinjaman) tanpa agunan kan realitanya harus tetap ada agunan," jelas Teten.
