BKPM Pastikan Pembangunan Pabrik AirTag di Batam Lanjut Meski Ada Tarif Trump

23 April 2025 12:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi AirTag.

 Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi AirTag. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan proyek pembangunan pabrik AirTag milik Apple di Batam, Kepulauan Riau, tetap berjalan meskipun ada tekanan dari kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengakui bahwa kebijakan tarif resiprokal AS bisa berdampak terhadap proses investasi perusahaan asal AS di Indonesia, termasuk Apple.
Namun, ia menegaskan komitmen Apple untuk tetap melanjutkan proyek di Batam.
“Sudah beli tanah mereka, artinya memang serius untuk membangun itu. Insyaallah berlanjut,” kata Ichwan saat ditemui di kantornya, Rabu (23/4).
Ichwan mengatakan pihaknya masih menantikan respons resmi dari sejumlah perusahaan AS terkait kebijakan tarif terbaru. Namun secara umum, ia menilai perusahaan multinasional seperti Apple tidak akan tinggal diam dan akan menyesuaikan strategi bisnis mereka.
Menurut Ichwan, jika perusahaan seperti Apple melihat pasar global sebagai fokus utama bukan hanya Amerika maka mereka tetap membutuhkan basis produksi di negara lain. Membangun pabrik hanya di AS bisa membuat mereka tidak kompetitif di pasar internasional.
ADVERTISEMENT
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan tarif dari pemerintah AS saat ini sedang dalam masa transisi dan kemungkinan akan memicu reaksi, tidak hanya dari negara-negara mitra dagang, tetapi juga dari para pelaku usaha AS sendiri.
“Kalau dia harus bangun di Amerika dan jadi tidak kompetitif di tempat lain, maka nilai tambah globalnya sebagai pemimpin produk justru bisa hilang,” ujarnya.
BKPM berharap, meski kebijakan perdagangan AS sedang bergeser, rencana investasi Apple tetap berjalan sesuai target dan tidak mengganggu ekosistem investasi yang sedang tumbuh di Indonesia.