Bocoran Investor IKN: 10 dari Domestik, 2 Asing

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan pidato sebelum menyerahkan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut sudah ada investor yang menjalin kesepakatan dalam proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Investor tersebut ada yang dari dalam maupun luar negeri.

"Kalau investor dalam negeri saja itu sekitar di atas 10, dari luar mungkin sekitar 3 investor," kata Suharso saat ditemui pasca Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Selain investor tersebut, Suharso mengaku banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Namun untuk sampai pada kesepakatan diperlukan waktu tidak singkat pasalnya perlu untuk dievaluasi dan ditinjau lagi.

Namun dia enggan untuk mengungkap identitas investor tersebut, juga dengan berapa nilai investasi yang disuntikkan ke IKN Nusantara.

"Kayak misalnya kemarin ada yang berminat untuk di-entertaining. Saya enggak berani ngomong (siapa) takut disebut dia mundur," ujarnya.

IKN Butuh Investor untuk Tutup Kekurangan Anggaran

Infografik Kebut Tender Proyek IKN. Foto: kumparan

Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara setidaknya memerlukan biaya Rp 466 triliun dan akan selesai 15-20 tahun. Dari porsi tersebut sebesar 19-20 persen diambil dari dana APBN dan sisanya bisa melalui skema PPP, KPBU, investor dan instrumen lainnya di luar APBN.

Total anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara yang menggunakan instrumen APBN khusus untuk pembangunan wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahun 2022-2024 sebesar Rp 43 triliun.

Suharso menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke Kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, hingga BKPM, dengan total Rp 23,6 triliun.

"Alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun di mana 20 persen kita harapkan dapat diatasi oleh APBN dan sisanya antisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Suharso.