Bos Freeport hingga Bahlil Ungkap Alasan Negosiasi Saham Alot

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama PT Freeport Indonesia melakukan ground breaking fasilitas pusat sains dan kemitraan di Universitas Cenderawasih Jayapura, Kamis (6/10/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Proses negosiasi penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen berjalan alot. Tidak mudahnya proses ini diakui oleh Presiden Jokowi.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia hingga Menteri Investasi mengungkapkan apa hal yang membuat rencana tersebut tersendat.

Menteri investasi Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah meminta PTFI untuk membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Papua khususnya di Fakfak.

"Alot lah karena kita minta bantu bangun smelter di Papua," kata Bahlil kepada awak media di rumah dinasnya, Rabu (10/4).

Bahlil menjelaskan, selama ini Freeport selalu membangun smelter di luar Papua. Padahal, tambangnya berada di kawasan Papua. Menurut Bahlil, pembangunan smelter di Papua bisa mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di sana.

"Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita kan mau untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," ungkapnya.

Sementara Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengatakan, perlu waktu yang cukup lama untuk merampungkan proses administrasi. Ia menyebut, dalam seminggu terakhir tidak ada pembahasan mengenai hal itu.

"Ya, ini ada proses birokrasi, administrasi, PP 96 (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) juga perlu direvisi, kan gitu," kata Tony di rumah dinas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4).

Tony mengeklaim, tidak ada kendala mengenai penambahan saham. Menurutnya, PTFI dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama mengenai hal itu.

"Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," ungkapnya.