BP-AKR Beli 100 Ribu Barel BBM Pertamina, Pasokan Kini Tersedia Lagi
·waktu baca 2 menit
PerbesarPT Aneka Petroindo Raya (APR) atau SPBU BP-AKR sepakat membeli BBM murni (base fuel) dari Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan kesepakatan pembelian BBM 100 ribu barel diteken pada dua pekan lalu. Sehingga BP-AKR kembali memasok produk bensin di SPBU-nya.
"Kesepakatan sudah lama ya sejak 2 minggu-an yang lalu, dan hari ini sekitar 70-an SPBU BP-AKR sudah menjual RON 92, ini dari pengiriman kargo sebesar 100 ribu barel," ungkap Laode kepada kumparan, Sabtu (1/11).
Laode menyebut BP-AKR saat ini sedang menunggu pengiriman kargo kedua. Sementara itu, untuk SPBU swasta lain seperti PT Shell Indonesia dan PT Vivo Energy Indonesia masih dalam proses negosiasi dengan Pertamina.
"Swasta lain juga sedang negosiasi, kita tunggu saja hasilnya. BP-AKR sedang negosiasi lagi untuk kargo kedua," imbuhnya.
Sebelumnya, BP-AKR mengumumkan produk BP 92 dengan telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU bp yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.
Ketersediaan kembali produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga sesuai arahan pemerintah.
“BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat," kata Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, dikutip Sabtu (1/11).
Kerja sama ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.
Vanda menegaskan pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia. serta BP internasional.
Vanda menjelaskan pengadaan base fuel impor melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.