BP Tapera Targetkan 10 Persen dari Rumah Subsidi Sasar Pekerja Informal
·waktu baca 2 menit

BP Tapera menyasar pekerja informal sekitar 10 persen dari alokasi program rumah subsidi tahun 2025. Pada tahun ini, BP Tapera menyediakan kuota sebanyak 220 unit rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo mengatakan pihaknya sudah menetapkan bank-bank penyalur rumah subsidi bagi pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Minimal 10 persen itu harus nyampe ke non-fix income,” kata dia dalam pertemuan bersama Menteri PKP, Menteri Hukum dan Kepala BPS di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan pada Kamis (24/4).
Heru kebijakan alokasi rumah subsidi bagi pekerja informal ini telah menjadi bagian dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dengan para bank penyalur.
“Kalau 220 ribu saja berarti sudah 22 ribu (rumah). Kalau kuota naik atau naik Insyaallah akan tercapai. Itu sudah kita jadi bagian dari persyaratan PKS kami,” kata Heru.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menyusun kebijakan strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi.
Menurutnya, kebutuhan rumah layak tidak hanya milik mereka yang memiliki slip gaji tetap.
Banyak kepala keluarga yang memiliki penghasilan stabil, tetapi berasal dari sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sopir ojek, atau tukang bangunan.
Mereka kerap tertinggal karena sistem pembiayaan yang mengandalkan potongan gaji tetap sebagai jaminan.
Rumah Wartawan Kurang Diminati
Dalam kesempatan ini, menteri yang akrab disapa Ara itu juga menerangkan mengapa rumah subsidi untuk wartawan kurangnya diminati. Perihal ini Ara bilang hal tersebut hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.
“Saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi Tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah. Itu harus clear dan itu saya sampaikan,” kata Ara.
Untuk kuota rumah subsidi bagi wartawan, sebelumnya Ara menyediakan kuota sebanyak 1.000 unit rumah. Meski demikian, sampai saat ini baru 11 dari kuota sebanyak 1.000.
“Seribu itu nanti pada waktunya menurut saya akan kurang (kuota rumah subsidi wartawan). Ya, pada waktunya akan kurang. Mungkin sekarang baru 11 yang tercatat,” ujarnya.
