BPDPKS Kaji Volume dan Subsidi Penyaluran B40: Naik 5 Persen dari 2023

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah mengkaji implementasi mandatory bauran bahan bakar nabati (BBN) Solar dengan 40 persen minyak kelapa sawit atau biodiesel 40 (B40).

Adapun Indonesia sudah memberlakukan B35 mulai tahun 2023 hingga saat ini. Rencananya, mandatory B40 sudah mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, mengatakan hingga kini belum ada arahan dari pemerintah terkait alokasi biodiesel untuk B40.

"Masih belum ada ketetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2025," kata Eddy saat dihubungi kumparan, Senin (28/10).

Meski demikian, BPDPKS sudah menyiapkan kajian internal. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, mengatakan kajian tersebut belum bisa dipublikasikan.

"Kami sudah menyiapkan kajiannya. Sudah ada, tapi tak bisa kami share," ungkap Achmad.

Achmad hanya menyebutkan, perkiraan volume penyaluran biodiesel tahun depan akan naik 5 persen dari realisasi di tahun 2023. Berdasarkan catatan BPDPKS, penyaluran B35 sepanjang tahun 2023 mencapai 12,2 juta kiloliter (KL).

"B35 di 2023 mencapai 12,2 juta kilo liter. Jika jadi B40, maka kenaikannya 5 persen," jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, maka kenaikan penyaluran biodiesel setelah B40 diimplementasikan tahun depan adalah 600.000 KL, alias menjadi 12,81 juta KL.

Berdasarkan catatan BPDPKS, hingga 30 September 2024 alias kuartal III 2024, volume penyaluran B35 sudah mencapai 7.730.507 kiloliter.

Sementara itu, BPDPKS telah membayar selisih Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar sebesar Rp 17,03 triliun kepada badan usaha yang menyalurkan CPO untuk mandatory biodiesel.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memastikan implementasi bahan bakar nabati B40 akan dimulai secara mandatory pada 1 Januari 2025.

Eniya mengungkapkan hingga akhir tahun, pemerintah bersama industri terkait terus mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan operasional untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program ini.

"InsyaAllah, ini akan ada mungkin sekitar lima rapat lagi. Saya baru mengumpulkan komitmen dari industri karena sudah kita ancang-ancang, pokoknya per 1 Januari mandatory," ujar Eniya dalam kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Eniya, implementasi B40 melibatkan berbagai sektor industri, termasuk 34 perusahaan minyak nabati dan 29 perusahaan yang bertanggung jawab atas pencampuran solar dengan biodiesel.

Hingga saat ini, sebagian besar industri telah menyatakan komitmen mereka untuk memenuhi target B40. Namun, ada beberapa perusahaan yang melakukan diversifikasi produk, sehingga target volume produksi mereka ada yang ditingkatkan dan ada yang dikurangi.

"Sejauh ini, dari 34 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), 23 sudah aktif. Kita juga kasih izin tambahan untuk satu industri di Dumai dengan kapasitas 200 ribu kiloliter,” kata dia.