BPH Migas Minta Pertamina Tindak Lanjuti Temuan Penyaluran BBM Subsidi di Sorong

Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (23/11/2023) Foto: Dok. Humas BPH Migas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, meminta Pertamina menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas temuan yang ada di lapangan.

Dalam kegiatan ini, BPH Migas melakukan pengecekan ke monitor CCTV, dispenser SPBU, tangki timbun BBM dan berbincang langsung dengan pengawas SPBU untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

"Sepertinya masih kurang sosialisasi, bagaimana mereka melakukan proses administrasi yang baik. Contohnya surat rekomendasi. Seharusnya dicatat dan dilaporkan setiap bulan. Ini belum dilakukan," kata Erika saat ditemui di salah satu SPBU di Kabupaten Sorong, Kamis (23/11).

Erika mengungkapkan, dalam pemantauan ini ditemukan kondisi tidak adanya monitor TV CCTV di SPBU dan petugas yang hanya melihat rekaman melalui telepon seluler.

"Kita rekomendasikan untuk segera dipasang monitor TV untuk memantau CCTV. Termasuk jangka waktu penyimpanan rekamannya, tadi hanya dua minggu. Sedangkan menurut ketentuan itu minimal harus satu bulan. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di SPBU ini," tegasnya.

Terkait temuan yang ada, Erika meminta badan usaha penugasan, dalam hal ini Pertamina, untuk menindaklanjuti dengan segera agar tidak berlarut-larut.

"Masalah fasilitas dan administrasi yang perlu disosialisasikan lebih intens oleh Pertamina," tukasnya.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (23/11/2023) Foto: Dok. Humas BPH Migas

Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasteya Adhi, menilai SPBU harus melayani dengan baik masyarakat dalam pendistribusian BBM. Pihak SPBU perlu menyediakan fasilitas untuk pengawasan seperti CCTV dengan optimal.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan masih ada surat rekomendasi yang tidak teradministrasi dengan baik. Dia pun meminta SPBU melakukan perbaikan tata kelola administrasi di lapangan.

"Dilakukan perbaikan, demi akuntabilitas dan juga pertanggungjawaban SPBU sebagaimana seharusnya," tutur Iwan.

Menanggapi temuan di atas, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Nuriva Joko Wibowo, menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan seperti menyediakan monitor TV CCTV, menambah kapasitas penyimpanan rekaman CCTV dan pengelolaan surat rekomendasi dengan tertib administrasi.

"SPBU sudah menerima instruksi ini, pasti langsung dilakukan perbaikan," ungkapnya.

Pemantauan Agen Minyak Tanah

Selain melakukan kunjungan SPBU, BPH Migas melanjutkan pemantauan ke Agen Minyak Tanah dan Pangkalan Minyak Tanah di Kota Sorong.

Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, menjelaskan tujuan BPH Migas melakukan pemantauan adalah ingin memastikan pendistribusian BBM bersubsidi minyak tanah (kerosene) agar tepat sasaran.

Pihaknya mengecek proses pengiriman minyak tanah dari Agen ke Pangkalan, dan Harga Eceran Tertentu (HET) yang ditetapkan Pemerintah daerah apakah sesuai dengan yang diterima masyarakat.

"Harga sudah ditempel di dinding, harganya untuk masyarakat Rp 4 ribu. Jadi, harga sudah sesuai HET," tutur Sentot.