BPK Akan Audit Anggaran Corona: Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap
PerbesarBPK RI memastikan akan melakukan audit anggaran penanganan COVID-19. Ketua BPK Agung Firman Sampurna membeberkan hal tersebut dalam agenda Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penangan Pandemi COVID-19 yang digelar di Istana Negara, Selasa (8/9).
Dia menyebut, hal itu dilakukan agar tak ada penumpang gelap dalam realisasi penggunaan anggaran tersebut. Apalagi, jika sampai merugikan keuangan negara.
"BPK mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis. Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan," kata Agung.
"Celah dalam regulasi dan penyalahgunaan kekuasaan," imbuhnya.
Dia mengatakan dengan pemeriksaan itu bisa mengidentifikasi apakah ada masalah yang timbul selama ini. Sehingga bisa diketahui dengan jelas.
"Terkait kompleksitas prosedur pelaksanaan anggaran yang diawali dengan penerbitan DIPA, atau memang ada masalah terkait kapasitas fiskal yang saat ini dikelola pemerintah? Semuanya hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan," ujarnya.
Sejauh ini, audit BPK yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah dikelola secara transparan.
"Untuk menjamin agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyeluruh," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga mendukung penuh langkah yang diambil BPK ini. Dia beranggapan bisa memudahkan pihak dalam mengatasi krisis yang sudah terjadi selama pandemi berlangsung.
"Saya menyambut gembira acara ini Kick Off Meeting Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 tahun 2020 pada hari ini," kata Jokowi dalam sambutannya.