BPK Akan Audit Kesiapan Pemerintah Jalankan Pembangunan Berkelanjutan

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (Foto: Selfy Momongan/kumparan)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Program ini mempunyai 17 tujuan yang dirumuskan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB. Tujuan tersebut diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) bersama lembaga pemeriksa keuangan se-Asia Tenggara. Tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pimpinan lembaga pemeriksa soal pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi.

"Targetnya di 2030 bagaimana mencapai semua bisa sejahtera kemakmuran itu yang diinginkan oleh PBB. Tapi tiap negara kan beda-beda itu, teman-teman BPK se-ASEAN ini nantikan melakukan audit persiapan pemerintah seperti apa," ungkap Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (2/4).

Menurut Moermahadi, dengan pertemuan ini semua lembaga pemeriksa dapat menyamakan persepsi mengenai program SDGs tersebut karena lembaga ini juga berperan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Moermahadi, lembaga pemeriksa memiliki fungsi untuk membantu dalam perencanaan dan implementasinya.

"Ya, kalau niat BPK sejalan dengan pemerintah, SDGs di Indonesia bisa berjalan. Perpresnya sudah ada, kita mau melakukan dari segi audit itu kita melihat dari persiapan pemerintah untuk sampai dengan 2030 itu seperti apa persiapannya," ujar Moermahadi.

Ia mengungkapkan, nantinya peran BPK adalah mengaudit kesiapan kinerja pemerintah dalam mencapai target SDGs pada 2030.

Seminar ini rencananya akan dihadiri oleh anggota BPK, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Wakil Ketua Jabatan Audit Negara Malaysia.