BPKP Sebut Banyak Proyek Dibangun Tanpa Kaji Risiko, Bandara Kertajati Contohnya

Konferensi Pers Kinerja Pengawasan BPKP Tahun 2023 di Kantor Pusat BPKP Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut banyak proyek pemerintah kurang memperhatikan kajian risiko dalam pelaksanaannya. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mencontohkan Bandara Kertajati yang dibangun tanpa mempertimbangkan waktu pembangunan jalan tol sebagai aksesnya. Sehingga membuat bandara itu sempat mati suri.

Dalam membahas hal tersebut, BPKP diundang menghadiri rapat pertama komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN.

Dalam komite MRPN itu, BPKP berperan untuk mengawasi penyelenggaraan MRPN yang dilakukan komite. Kemudian melakukan pembinaan penyelenggara komite tersebut.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud," kata Ateh di kantor BPKP, Kamis (2/1).

Ateh mengatakan banyak proyek yang digarap pemerintah tidak melakukan kajian risiko yang baik. Dia juga mencontohkan pembangunan waduk di daerah yang tidak dipertimbangkan irigasi tersier di sekitarnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh sambangi Kantor Wakil Presiden RI, Senin (10/1). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Ini kadang enggak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian daerah desa, itu seringkali tidak dihitung. Sehingga waduk jadi, tapi salurannya belum dilakukan apa-apa," kata Ateh.

Dia juga mencontohkan pembangunan bandara yang tidak dipertimbangkan pembangunan infrastruktur akses jalannya. Sehingga pembangunan proyek pemerintah manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Misalnya dulu Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," kata Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara saksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama," tambahnya.

Dalam komite MRPN itu, kata Ateh, BPKP dipercaya untuk mengambil peran pengawasan karena punya pengalaman lama mengawasi proyek-proyek yang digarap baik pemerintah maupun perusahaan BUMN.

"Kemarin rapat pertama ditetapkan ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, dan pembangunan pariwisata dan pengelolaan sampah," tutur Ateh.