BPKP Tak Restui Impor KRL Bekas, Ini Kata Wamen BUMN

Sejumlah calon penumpang menaiki KRL Commuter Line di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (13/3/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merestui rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya karena tidak memenuhi kriteria dan tidak mendukung pengembangan industri dalam negeri.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo buka suara terkait hasil review BPKP tertanggal 27 Maret 2023. Tiko, sapaan akrab Kartika, mengaku belum menerima laporan apa pun terkait hal tersebut.

"Saya belum terima rekomendasinya. Nanti kita diskusikan dengan BPKP, karena memang ini kan suatu hal yang perlu kita pertimbangkan baik-baik ya," kata Tiko saat ditemui di Travoy Hub Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu (5/4).

Tiko mengatakan impor KRL bekas dari Jepang saat ini sangat mendesak, mengingat rangkaian kereta saat ini sudah tidak memenuhi kapasitas pengguna angkutan moda transportasi tersebut.

"Kita paham bahwa kebutuhannya besar kita akan rekomendasikan antara percepatan produksi INKA dan sementara diisi dengan impor. Tapi kita lihat dulu rekomendasi BPKP apa yang mesti kita penuhi dulu," sambung Tiko.

Pemerintah bakal membatalkan impor KRL dari Jepang?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan pihaknya akan mengikuti hasil audit dari BPKP. Artinya, tidak melakukan impor KRL.

"Sesuai dengan rapat pemerintah yakni akan mengikuti hasil audit BPKP," kata Febri kepada kumparan, Rabu (5/4).

"Kalau hasil audit BPKP begitu (tidak merestui impor) ya kami ikut saja," imbuhnya.

Meski begitu, Febri masih belum mengetahui apakah akan diadakan rapat koordinasi (rakor) kembali dengan kementerian terkait. Dia masih menunggu undangan Kemenko Maritim dan Investasi.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo usai Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Sebelumnya, dalam surat yang ditujukan kepada Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, hasil review BPKP merekomendasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang.

BPKP menilai rencana impor KRL bekas dari Jepang tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 175/2015 yang mengharuskan mengutamakan produksi dalam negeri.

Selain itu, KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai PP 29 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan Pengaturan Impor yaitu untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali.

Di sisi lain, BPKP mengungkap PT KCI masih dapat memenuhi kebutuhan penumpang dengan jumlah KRL yang beroperasi adalah 1.114 unit. Prediksi rata-rata okupansi tahun 2023 sebanyak 62,75 persen, tahun 2024 sebanyak 79,09 persen, dan tahun 2025 sebanyak 83,04 persen.

BPKP juga menunjukkan adanya penempatan rangkaian kereta pada line yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang.

Sebagai contoh, Bogor Line dan Cikarang Line memiliki aktivitas weekday yang padat dengan sebaran penumpang yang tinggi, diberikan 8 gerbong kereta sebanyak 15 rangkaian kereta, sedangkan Serpong Line dan tangerang line yang tidak begitu padat penumpang, diberikan 10 gerbong sebanyak 26 trainset.