BPN: Lahan MRT Jakarta Belum Bersertifikat

Pembangunan MRT. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditargetkan beroperasi Maret 2019. Namun ternyata, lahan rute MRT Jakarta belum tersertifikasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Direktur Jenderal Pengadaan Lahan Kementerian ATR/BPN, Arie Yuwirin, mengaku hingga saat ini belum menerima permintaan sertifikasi tanah MRT Jakarta. Artinya meski beroperasi, kemungkinan MRT Jakarta belum mengantongi sertifikat lahan. "Untuk MRT belum. Untuk sertifikasi lahannya saya belum (menerima)," ucapnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/2).

Dia menjelaskan, proses sertifikasi lahan membutuhkan waktu yang beragam, tergantung luasan lahannya. Saat disinggung mengenai perkiraan waktu proses sertifikasi lahan MRT Jakarta, dia masih belum bisa memastikan. "Tergantung. Sekarang kan belum mengajukan permohonan, saya kira MRT sertifikasinya belum diajukan," tegas Arie. Meski demikian, menurut dia, operasional MRT Jakarta pada Maret 2019 tak akan terganggu meski lahannya belum tersertifikasi. Sebab Arie meyakini dalam membeli tanah yang dipakai, MRT Jakarta memiliki dokumen yang lengkap. "Enggak masalah (tetap bisa beroperasi meski lahannya belum tersertifikasi). Saya rasa tidak (menganggu target operasional)," bebernya. Menanggapi itu, Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta Kamaludin menjelaskan, tanah yang dipakai merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Artinya dalam pembuatan sertifikat, Pemprov DKI Jakarta yang akan mengurus dan tak ada sengketa. "Proyek MRT Jakarta dibangun di atas lahan milik Pemda DKI. Sebelumnya hal ini sudah pernah dikonfirmasi oleh BPN juga tidak masalah," tegasnya. Berdasarkan data PT MRT Jakarta yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, progres pembangunan per 25 Januari 2019 telah mencapai 98,59 persen, rinciannya 98,43 persen konstruksi layang dan 98,74 persen konstruksi underground.