BPN: Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Ditargetkan Rampung 2022

Tol Trans Sumatera saat Lebaran 2020 Foto: Dok Hutama Karya

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak terlepas dari masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan percepatan tersebut agar jalan tol itu segera dapat menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

"Target pemerintah untuk jalan Tol Bakauheni - Aceh diharapkan bisa selesai pada tahun 2024 sedangkan pembebasan lahan paling lambat di akhir tahun 2022, untuk itu kita melakukan teleconference dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatera untuk memastikan target itu dapat terpenuhi," kata Sofyan melalui keterangan tertulisnya saat memberikan pengarahan dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatera melalui konferensi video, dikutip kumparan Kamis (20/8).

Sofyan mengatakan agar penataan lokasi jalan tol untuk disegerakan. Sebab, kata Sofyan, sebagian jalan tol itu belum ada sertifikatnya.

“Sekarang kita akan mengeluarkan seluruh sertifikat jalan tol dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membayar uang ganti rugi bagi dokumen dan bidang-bidang yang belum dibayarkan," ujar Sofyan.

Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil saat memberikan keterangan pers terkait Rakernas kementrian ATR/BPN 2020 di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Sofyan menegaskan masyarakat sekitar Jalan Tol Trans Sumatera juga bakal merasakan dampak positif apabila pembangunan sudah berjalan. Ia mencontohkan seperti di Lampung yang Pemerintah Daerahnya mengakui adanya jalan tol itu investasinya terus tumbuh dan berkembang.

Meski kendala kendala dalam hal pembebasan lahan sering terjadi, Sofyan tetap mengapresiasi kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kanwil BPN se-Sumatera dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

"Kami kesini untuk meyakinkan kita semua yaitu target 2022, pembebasan lahan dapat tercapai," tegas Sofyan.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan sekarang pihaknya memang memprioritaskan untuk mempercepat proyek pengadaan tanah dalan Program Prioritas Nasional.

"Dengan adanya Perpres 66 Tahun 2020 tidak diperlukan lagi dokumen tanah tanah yang ineligible," tutur Arie.

Selain didampingi Arie Yuriwin, dalam kesempatan ini turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan lingkungan Provinsi Lampung. Rapat secara virtual kali ini diikuti juga oleh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Sumatera, Kepala BPJT, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, perwakilan LMAN serta para PPK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera.