BRI Beberkan Tantangan Beri Bunga Murah ke Pelaku Ultra Mikro

Ilustrasi Holding Ultra Mikro. Foto: Bank BRI

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, Sunarso, menuturkan tugas BRI sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro bersama PNM dan Pegadaian bertujuan untuk menjangkau seluas-luasnya pengusaha ultra mikro dengan biaya semurah-murahnya.

Sunarso mengeklaim, BRI sebagai leader dari holding terus memperluas jangkauan penyaluran kredit hingga menjangkau 55 juta usaha ultra mikro di tahun 2024. Namun, tantangan terbesar adalah dari upaya memperkecil bunga yang harus dibayar oleh pengusaha ultra mikro.

Dia menjelaskan, ada cara untuk memurahkan bunga penyaluran kredit, yaitu dengan meminimalisasi cost of fund atau biaya dana. Namun, biaya dana milik PNM maupun Pegadaian tidak bisa lebih murah dari BRI yang hanya sekitar 2 persen.

Lalu, apakah PNM dan Pegadaian bisa menyalurkan kredit murah? Sunarso mengatakan, hal tersebut sangat sulit jika biaya dana menjadi 0 persen karena ada tanggungan Overhead Cost, salah satunya untuk gaji pegawai.

"Harus menggaji pegawai untuk melayani, membina, dan mendampingi, itu saja butuh 10 persen, yang kita sebut overhead cost. Itupun kalau enggak macet, kalau ada kita harus bikin cadangan lagi, misal 3 persen, berarti sudah 13 persen," jelasnya saat rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (30/3).

Walaupun ada tekanan dan keinginan untuk memurahkan bunga kredit ultra mikro, namun menurut Sunarso, hal tersebut mustahil jika tidak ada campur tangan subsidi pemerintah. Masalah pun muncul karena sudah banyak produk kredit milik pemerintah yang tidak didesain bersama.

Produk tersebut yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang bunganya disubsidi pemerintah, sehingga nasabah hanya membayar bunga 3 persen saja.

"Di UMi ada sumber pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah, Pegadaian dan PNM harus bayar 4 persen jasa gironya, cost of fund 4 persen, sementara harus berhadapan dengan produk baru yaitu Super Mikro yang bunganya disubsidi," kata Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso. Foto: Bank BRI

Dengan banyaknya produk kredit ultra mikro ini, Sunarso pun telah mengusulkan agar keduanya bisa diintegrasikan menjadi satu produk saja. Dia berkata akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenkop UKM.

"Dua produk ini harus diintegrasikan, jadi tidak ada UMi sendiri, dan super mikro sendiri, kalau perlu digabung menjadi KUR UMi dan mengikuti skema kredit subsidi. Itu solusi kami usulkan," tuturnya.

Selain itu, untuk bisa menurunkan cost of fund, Sunarso mengatakan ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu BRI bisa menyalurkan dana murah dalam bentuk kredit kepada anak perusahaannya. Namun, terkendala regulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

"Kami sudah ajukan surat minta berikan kelonggaran, tujuan pemberdayaan UMI kami bisa dikasih kelonggaran BMPK, misal 10 persen ke Pegadaian dan PNM saja, karena 10 persen dari modal BRI cukup besar, Rp 24 triliun," ujarnya.

Dari sisi Holding, BRI juga sedang berusaha mencari sumber-sumber pendanaan dari luar negeri terutama melalui produk-produk yang banyak unsur pemberdayaannya. Usulan terakhir yang diajukan Sunarso, yaitu dengan mengalokasikan dana Program Kemitraan (PK) BUMN senilai Rp 4 triliun, agar disalurkan ke UMi.